Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta, Fusilatnews – Dengan semangat 45, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengetuk palu saat memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Keputusan pun diambil: DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji Tahun 2024!
Pansus Haji, demikian singkatnya, kata Cak Imin dibentuk untuk mencegah penyelewengan kebijakan yang merugikan jemaah haji di masa depan.
Yang paling krusial adalah kasus pengalihan kuota haji tambahan yang seharusnya untuk haji reguler dialihkan untuk haji khusus, melalui Keputusan Menag No 118 Tahun 2024. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama Pasal 64 ayat (2).
Cak Imin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun berkelakar, yang tepuk tangannya paling keras adalah para anggota Komisi VIII DPR yang telah gol memperjuangkan pembentukan Pansus Haji. Cak Imin gembira ria. Cak Imin mencapai orgasme politik.
Komisi VIII DPR adalah mitra kerja Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji. Dan Cak Imin adalah Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi Komisi VIII, dan juga Ketua Tim Pengawasan Haji DPR. Jadi, wajar ketika Cak Imin semangat 45 ketika memimpin rapat pembentukan Pansus Haji. Bahkan dialah yang terlihat paling ngotot agar DPR membentuk Pansus Haji.
Cak Imin pun memastikan Pansus Haji akan tetap bekerja meskipun DPR kini memasuki masa reses. Dia yakin Pansus Haji akan berhasil mengambil kesimpulan dalam waktu 3 bulan bekerja sebelum masa kerja DPR periode 2019-2024 berakhir pada 1 November mendatang.
Sayangnya, di balik semangat 45 Cak Imin, menyeruak aroma balas dendam politik mantan Menteri Tenaga Kerja itu kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa selama ini terjadi perseteruan politik antara Cak Imin dan Gus Yaqut. Semua bermula dari perebutan kursi Ketua Umum PKB antara kubu Cak Imin dan kubu KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur beberapa tahun lalu yang akhirnya dimenangkan kubu Cak Imin.
Cak Imin adalah keponakan Gus Dur. Tapi itulah politik. Antara paman dan keponakan pun bisa berseteru. Saling gugat. Jangankan keponakan dan paman, suami-istri pun bisa berseteru dalam politik.
Dan dalam perseteruan Cak Imin versus Gus Dur itu, Gus Yaqut ada di pihak Gus Dur. Sampai kemudian Gus Yaqut terpilih menjadi anggota DPR dari PKB, dan kemudian menjadi Menteri Agama.
Jejak perseteruan Cak Imin vs Gus Yaqut pun sudah begitu banyak, dan publik pun mengetahuinya. Keduanya sering saling berbalas “pantun”.
Apalagi saat proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf adalah kakak kandung Gus Yaqut. Menjelang Pilpres 2024, Gus Yahya mencoba memisahkan PKB dari NU. Padahal NU adalah pendiri PKB.
Caranya, Gus Yahya menyatakan NU sudah kembali ke Khittah 1926 sehingga tidak punya calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024. Bukan juga Cak Imin yang menjadi cawapres bagi capres Anies Baswedan.
Akan tetapi, Cak Imin tetap percaya diri. Ia menyatakan, konstituen PKB yang berjumlah 13 juta tak akan terpengaruh oleh sikap politik PBNU mengambil jalan tengah alias netral, meskipun sesungguhnya tidak netral-netral amat, karena Gus Yahya dekat-dekat dengan Presiden Jokowi dan capres-cawapres yang didukung Jokowi, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Benar saja. Perolehan suara PKB justru melonjak di Pemilu 2024. PKB meraih suara sebanyak 16.115.655 atau 10,62 persen. Perolehan suara PKB ini naik sebanyak 0,93 persen dari Pemilu 2019 yang meraih suara 13.570.097 atau 9,69 persen.
Sayangnya, Cak Imin bersama pasangannya, Anies Baswedan keok di Pilpres 2024 dari pasangan Prabowo-Gibran dengan selisih suara cukup jauh, yakni 24,95 persen berbanding 58,58 persen.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, keponakan Gus Dur lainnya, juga pernah kena semprot gegara dianggap “nyerimpung” atau merecoki langkah Cak Imin. Cak Imin sempat menyindir Gus Ipul sebagai seorang pengangguran.
Lalu, bagaimana respons Menag ihwal Pansus Haji yang dikonotasikan sebagai alat balas dendam Cak Imin?
Gus Yaqut tak gentar. Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor itu akan mengikuti saja prosesnya.
Adapun PBNU melalui salah seorang ketuanya, Ulil Abshar Abdalla mendukung keberadaan Pansus Haji demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
Akankah upaya balas dendam politik Cak Imin ini membuahkan hasil? “Kita ikuti saja prosesnya,” kata Gus Yaqut.
