Jakarta-Fusilatnews – Bisa jadi tingkat kemiskinan yang tinggi di Jateng, salah satunya dampak dari rendahnya investasi usaha di Jateng ini. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyinggung Provinsi Jawa Tengah yang tidak masuk ke jajaran lima besar provinsi tujuan investasi. Dalam laporan realisasi investasi triwulan II, Jawa Barat masih menjadi tujuan investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Apa penyebab propinsi Jateng tidak diminati investor? Menurutnya, Provinsi Jateng di bawah pimpinan Gubernur Ganjar Pranowo cukup baik dari sisi promosi. Hanya saja, dalam hal realisasi investasi, Bahlil menilai Jateng belum maksimal.
“Kedua DKI Jakarta, nomor tiga adalah Jatim, Ibu khofifah (Gubernur Jatim), keempat adalah Sulawesi Tengah, kelima Banten. Jateng tidak termasuk di dalam lima besar realisasi investasi. Kita butuh kerja keras. Jadi ini. Tetapi pelayanan promosinya bagus. Tapi realisasinya yang belum maksimal,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantornya di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Adapun realisasi investasi periode April-Juni (triwulan II) 2023 tercatat sebesar Rp 349,8 triliun. Dengan begitu, realisasi investasi sejak Januari-Juni 2023 adalah Rp 678,7 triliun, atau 48,5% dari target Rp 1.400 triliun.
“Target investasi kita di kuartal II mencapai Rp 349,8 triliun, ini realisasi kuartal dua,” ujar Bahlil.
“Kalau satu semester, Januari sampai Juni kita sudah capai Rp 678 triliun, tumbuh 16,1%, 48,5% dari (target) Rp 1.400 triliun. Jadi alhamdulillah badan saya tidak jadi pendek lagi. Insyaallah saya kok jadinya optimis karena sudah melewati satu semester, ini bisa mencapai Rp 1.400 triliun, insyaallah,” tambahnya.
Realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) di triwulan II sebesar Rp 186,3 triliun atau 53,3%. Sementara dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 163,5 triliun atau 46,7%.
Total realisasi investasi tertinggi dari PMA dan PMDN masih dipegang provinsi Jawa Barat dengan Rp 53,7 triliun, diikuti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Rp 43 triliun, Jawa Timur Rp 31,1 triliun, Sulawesi Tengah Rp 26,6 truliun, dan Banten Rp 24,9 triliun.
Khusus untuk capaian realisasi PMA, Jawa Barat berhasil mencatatkan sebagai lokasi dengan realisasi PMA tertinggi yaitu sebesar US$ 2,6 miliar dan kemudian diikuti Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.
Sementara untuk realisasi PMDN, provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi tertinggi sebesar Rp 21,6 triliun dan diikuti Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
