Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Damai Hari LubisIndikasi:
Hasil uji laboratorium forensik digital (labfordig) atas ijazah asli SMA dan S-1 Jokowi terlalu lama diumumkan sejak penyitaan oleh Polresta Surakarta yang dipublikasikan resmi pada 23 Juni 2025; atau
Apakah hasil uji itu dianggap otomatis sama dengan pengumuman “ijazah identik” oleh Bareskrim Mabes Polri (22 Mei 2025), sehingga muncul SP3D?
Jika perspektif “otomatis identik” itu dijadikan dasar oleh Reskrimum Polda Metro Jaya, tentu menyalahi prosedur hukum. Sebab, kasusnya berbeda lokasi, waktu, dan status hukum: di satu sisi Jokowi adalah Terlapor di Dumas Mabes Polri, sedangkan di sisi lain ia Pelapor di Reskrimum Polda Metro Jaya.
Maka, Reskrimum semestinya menggelar perkara tersendiri sebelum menetapkan hasil atau status para Terlapor dari BAP penyidik. Tanpa gelar perkara yang melibatkan para pihak (Pelapor, Terlapor, dan ahli independen), wajar bila polemik hukum ini akan terus berlanjut dan menjadi semakin dilematis.
Banyak kalangan publik menengarai, Jokowi selama ini telah memainkan politik adu domba yang berpotensi memecah belah anak bangsa serta merusak integritas lembaga-lembaga negara. Eksistensi relawan Jokowi Lovers misalnya, patut dipertanyakan: untuk apa dan melawan siapa mereka bergerak?
Dalam praktiknya, kelompok relawan ini sering kali kehilangan kontrol dalam menyampaikan aspirasi. Sikap mereka yang kasar, disertai pembenaran intuitif dan penuh arogansi, lebih tampak sebagai upaya proteksi personal Jokowi serta pembelaan terhadap kelompok saudagar besar yang menjadi pendukung finansialnya pada Pilpres 2014 dan 2019. Ironisnya, mereka justru menutup mata terhadap penderitaan korban kebijakan Jokowi saat berkuasa.
Sementara di sisi lain, aktivis dan oposisi Jokowi justru berjuang atas dasar prinsip: melindungi masyarakat dari penyimpangan pejabat publik dan membela kepentingan bangsa. Karena itulah gerakan mereka mendapatkan simpati publik yang lebih luas.
Bayangkan jika negara tunduk atau kalah oleh kelompok relawan arogan yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan kroni. Bangsa ini tentu berharap negara tetap hadir dan berpihak kepada seluruh rakyat, lintas golongan, bukan kepada segelintir pendukung yang dibesarkan oleh fasilitas dan media.
Pertanyaannya, apa misi sejati Jokowi dan kelompok relawannya?
Apakah sekadar adu domba antar anak bangsa — atau ada motif yang lebih dalam?
Banyak publik menduga, Jokowi memiliki agenda politik pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, diduga ia tengah berupaya menutupi dan mengalihkan isu dugaan ijazah palsu yang hingga kini tak kunjung selesai secara transparan. Untuk jangka panjang, ia diduga berusaha menjaga kekuasaan politik dinasti, melindungi Gibran dari pelengseran, bahkan memproyeksikannya sebagai calon Presiden berikutnya.
Tak hanya itu, isu sensitif tentang asal-usul biologis atau identitas keluarga Jokowi yang ditengarai publik terkait dengan “organisasi terlarang” masa lalu, semakin memperkuat kesan bahwa Jokowi tengah berperang melawan bayangan dirinya sendiri.
Namun, bangsa ini pada dasarnya pemaaf, bukan pembenci.
Andai benar ijazah dan identitas Jokowi terbukti palsu, langkah paling elegan dan terhormat bukanlah menutupi, melainkan meminta maaf.
Sebab di mata rakyat yang berakal sehat, kejujuran lebih berharga daripada citra.
