Jakarta – FusilatNews – Di tengah kebijakan efisiensi besar-besaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap aman dari pemangkasan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi hanya akan diterapkan pada belanja operasional dan non-operasional, tanpa mengurangi anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Berbagai belanja sosial tidak akan dikurangi sama sekali. Jika kita lihat, beberapa program yang melayani masyarakat, termasuk bansos, semuanya sudah sangat eksplisit tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/2/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran hanya akan diterapkan pada belanja operasional dan non-operasional. Anggaran yang akan dipangkas mencakup belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
“Belanja gaji tidak akan terkena efisiensi, namun belanja barang dan belanja modal akan diteliti secara mendalam untuk dilakukan efisiensi. Ini termasuk perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, kajian, serta acara seremonial dan peringatan,” jelasnya.
Efisiensi Tidak Akan Mengurangi Pelayanan Masyarakat
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada kualitas layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada masyarakat.
Menurutnya, penghematan anggaran lebih difokuskan pada pos yang bisa dikurangi atau digantikan, seperti anggaran rapat, perjalanan dinas, atau pengeluaran lain yang tidak terlalu mendesak.
“Jika ada kegiatan yang memang penting, seperti patroli laut, tentu harus tetap berjalan. Namun, jika bisa dilakukan lebih efisien, kita akan mencari cara terbaik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).
Ia pun meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk tetap menjaga kualitas kinerja dan menata kembali proses kerja agar lebih efektif. Salah satu strateginya adalah dengan memanfaatkan teknologi.
“Kemenkeu telah mengedepankan digitalisasi dalam pelayanannya kepada masyarakat, seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Ditjen Perbendaharaan, Customs-Excise Information System and Automation (Ceisa) di Ditjen Bea Cukai, serta Coretax di Ditjen Pajak. Dengan pemanfaatan teknologi ini, efisiensi tetap bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan,” tutupnya.
