Pemadaman listrik massal di Sumatera yang membutuhkan waktu 5–15 jam untuk menghidupkan kembali pembangkit, bahkan hingga sekitar 15–20 jam untuk sebagian PLTU batu bara, bukan sekadar persoalan teknis kelistrikan. Ia sesungguhnya sedang membuka tabir yang lebih besar: persoalan filosofi pembangunan dan cara negara memandang infrastruktur publik. PLN menjelaskan bahwa pembangkit harus dihidupkan bertahap, disambungkan, lalu disinkronkan kembali ke sistem. Gangguan transmisi memicu efek domino yang menjalar dari Jambi hingga Aceh.
Pertanyaannya bukan lagi: mengapa listrik padam?
Pertanyaan yang lebih menyakitkan ialah: mengapa sebuah negara sebesar Indonesia masih membutuhkan belasan jam untuk mengembalikan denyut kehidupan?
Mari kita membandingkannya dengan Jepang.
Di Jepang, listrik bukan sekadar komoditas energi. Ia diperlakukan seperti aliran darah bagi kehidupan modern. Sistem mereka dibangun berdasarkan prinsip redundansi—cadangan di dalam cadangan. Ketika satu jalur terganggu, jalur lain mengambil alih. Ketika satu pembangkit gagal, jaringan lain menyeimbangkan beban. Mereka membangun sistem yang mengantisipasi kegagalan sebelum kegagalan itu datang.
Indonesia justru terlihat masih bekerja dengan paradigma reaktif: memperbaiki sesudah kerusakan terjadi.
Perbedaannya sangat jelas.
Jepang bertanya:
“Bagaimana sistem dapat bertahan saat terjadi gangguan?”
Indonesia tampaknya masih sering bertanya:
“Bagaimana memperbaiki sistem setelah gangguan?”
Dua pertanyaan itu terlihat serupa, namun melahirkan peradaban yang berbeda.
Ironisnya, Jepang adalah negara yang hidup bersama ancaman gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Indonesia juga demikian. Bahkan secara geografis Indonesia berada di cincin api dunia yang sama.
Tetapi hasilnya berbeda.
Saat Jepang diguncang gempa besar dan tsunami tahun 2011 melalui Gempa dan Tsunami Tōhoku 2011, jaringan mereka memang terguncang, tetapi pemulihan dilakukan dengan sistem mitigasi yang sudah dirancang jauh sebelumnya.
Sebaliknya, gangguan transmisi di Sumatera dapat memicu blackout berantai hingga jutaan pelanggan terdampak. PLN menyebut lebih dari 8 juta pelanggan telah dipulihkan secara bertahap.
Masalah sesungguhnya bukan pada petugas PLN. Tidak adil jika menyalahkan teknisi di lapangan. Mereka justru bekerja di garis depan menyelamatkan sistem yang runtuh.
Masalahnya berada pada paradigma negara.
Selama bertahun-tahun pembangunan Indonesia sering dibanggakan melalui angka-angka besar: kilometer jalan tol, bendungan, bandara, atau megaproyek baru. Namun infrastruktur modern tidak lagi hanya diukur dari apa yang tampak oleh mata.
Yang lebih penting justru yang tidak terlihat:
ketahanan sistem.
Masyarakat tidak peduli berapa kilometer kabel transmisi dibangun. Mereka peduli apakah rumah sakit tetap hidup ketika listrik padam. Mereka peduli apakah usaha kecil berhenti beroperasi. Mereka peduli apakah internet terputus dan aktivitas ekonomi lumpuh.
Di Jepang, masyarakat hampir tidak menyadari keberadaan sistem listrik karena sistem itu bekerja terlalu baik.
Di Indonesia, masyarakat baru mengingat keberadaan listrik ketika lampu tiba-tiba padam.
Di situlah letak paradoks pembangunan kita.
Kita sangat sibuk membangun simbol kemajuan, tetapi kurang serius membangun fondasi ketahanan.
Kritik ini bukan untuk merendahkan Indonesia. Justru sebaliknya. Kritik diperlukan agar negara berhenti merasa puas dengan capaian fisik semata.
Karena sebuah negara modern tidak diukur dari seberapa megah proyeknya, melainkan dari seberapa kecil gangguan dapat melumpuhkan kehidupan warganya.
Dan ketika listrik membutuhkan belasan jam untuk kembali menyala, mungkin yang sesungguhnya sedang mati sesaat bukan hanya jaringan listrik—tetapi alarm kesadaran kita tentang arti pembangunan itu sendiri.
