Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Perintah itu datang langsung dari Prabowo Subianto. Presiden RI itu menginstruksikan pagar laut ilegal yang membentang sepanjang 30 kilometer lebih di pesisir utara Tangerang, Banten, disegel.
Kalau yang memasang pagar ilegal itu orang sembarangan, bagaimana bisa perintah penyegelan itu datang langsung dari Presiden?
Banyak yang mensinyalir pagar bambu setinggi 6 meter itu dibangun oleh Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Namun hal ini dibantah Muannas Alaidid, kuasa hukumnya.
Letak pagar laut ilegal itu tak jauh dari proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang juga digarap oleh Agung Sedayu Group, sehingga masuk akal jika pagar itu dipasang sebagai cikal-bakal lanjutan reklamasi pantai.
Proyek PIK 2 itu sendiri masih bermasalah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menemukan PIK 2 diduga melanggar sejumlah aturan.
Pertama, Tropical Coastland yang merupakan bagian dari PIK 2 tidak menaati Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan RTRW kabupaten/kota.
Kedua, proyek PIK 2 ada yang berada di kawasan hutan lindung. Status hutan lindung itu belum diubah menjadi hutan konversi agar bisa terbit Hak Penggunaan Lahan (HPL).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pernah berujar akan mengevaluasi proyek PIK 2. Beranikah? Kita tunggu saja tanggal mainnya.
Adapun terkait pagar laut ilegal, Nusron mengaku belum mendapatkan laporan dari jajarannya. Sebab itu, ia belum mengambil langkah apa pun.
Politikus Golkar itu berdalih, pagar ilegal itu berada di laut, sehingga menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Jika pagar laut itu dikaitkan dengan hutan mangrove, dalih Nusron lagi, maka hal itu menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Kini, pagar laut ilegal itu sudah disegel. Akankah Prabowo juga akan menginstruksikan PIK 2 yang sebagian melanggar aturan disegel?
Kita tidak tahu pasti. Mungkin Agung Sedayu Group hanya cukup mengajukan izin baru saja. Pemerintah diyakini akan akomodatif.
Dalam kasus pagar laut ilegal pun pemerintah diyakini akan akomodatif. Sebab, sejauh ini KKP baru “berani” memanggil Jaringan Rakyat Pantura (JRP) untuk “diinterogasi”. JRP adalah pihak yang mengklaim sebagai pelaku pemasangan pagar laut ilegal di pesisir Tangerang itu.
Usai menyegel, sejauh ini belum ada tindakan apa pun dari pemerintah. Bahkan sekadar menemukan siapa sesungguhnya pelaku pemasangan pagar laut ilegal itu pun pemerintah tak bisa.
Pemasangan pagar ilegal itu sudah berlangsung sejak Agustus lalu. Namun hingga kini jajaran pemerintah mulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat belum mengerti siapa sesungguhnya pelaku pemasangan itu. Sebenarnya sudah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Sebab di balik pemasangan pagar ilegal itu diduga ada orang kuat.
Lalu, siapa orang kuat itu? Banyak yang mensinyalir pelaku pemasangan pagar itu adalah Agung Sedayu Grup. Jika itu benar, berarti orang kuat itu adalah Aguan. Namun, sekali lagi, hal ini dibantah Muannas Alaidid, pengacaranya.
Sekali lagi jika benar orang kuat itu adalah Aguan, pertanyaannya, beranikah Prabowo melawan taipan itu?
Aguan boleh dibilang sebagai “anak emas” Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia dapat banyak “privilege” dari Jokowi. Terutama dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pun PIK 2 di Tangerang.
Hal ini pun diakui Aguan. Ia mengaku diperintah oleh Jokowi untuk berinvestasi di IKN. Meski babak belur, hal itu Aguan lakukan untuk menarik investor asing demi menyelamatkan muka Jokowi.
Di sisi lain, Prabowo berutang budi kepada Jokowi. Bekas Komandan Jenderal Kopassus itu terpilih jadi Presiden di Pemilihan Presiden 2024 berkat dukungan Jokowi.
Kini, dalam proyek PIK 2 yang bermasalah, dan juga pemasangan pagar laut ilegal, beranikah Prabowo melawan Aguan, si “anak emas” Jokowi?
