OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Detik.news merilis, angka kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2024 diklaim terendah sepanjang sejarah yakni 9,03 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun demikian dalam target RPJMN Pemerintah 2024 seharusnya angka kemiskinan di Indonesia berada pada angka 6,5 – 7,5 persen (Kementerian Sekretariat Negara, 2024).
Lalu, muncul pertanyaan, apakah upaya pengentasan kemiskinan, yang kemudian disajikan secara matematis, dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah, dalam hal komitmen menyejahterakan masyarakat ? Tentunya, hal ini perlu dikaji secara komprehensif, yang berbasis pada fakta-fakta sosiologis yang ada di masyarakat.
Genderang perang melawan kemiskinan, sebetulnya telah ditabuh sejak lama. Para penentu kebijakan bangsa ini sepakat, kemiskinan merupakan borok pembangunan yang segera perlu disembuhkan. Kemiskinan yang menjerat sebagian warga bangsa, sangat tidak baik dibiarkan berlarut-larut. Apalagi terkesan ada upaya untuk melestarikannya.
Anehnya, sekalipun Pemerintah berjuang keras untuk menihilkan kemiakinan, namun seiring dengan perjalanan waktu, kemiskinan tetap saja melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat. Kemiskinan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang sampai detik ini, masih pantas disebut selaku “korban pembangunan”.
Sebagian besar korban pembangunan adalah mereka yang terkategorikan selaku petani gurem dan buruh tani, yang hidup dan bermasyarakat di pelosok perdesaan. Atau, kalau di pesisir pantai, akan kita temukan nelayan-nelayan teadisional dan nelayan buruh. Di sekitar hitan, akan ditemukan para buruh hutan dan disekitar perkebunan, bakal ditemukan para buruh kebun.
Cengkraman kemiskinan yang menjerat para korban pembangunan ini, benar-benar menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang tak berujung pangkal. Kemiskinan seolah-olah tampil sebagai “dosa waris” yang perlu diterima dengan penuh rasa pasrah. Kemiskinan, sangat mendera kehidupan dan sangat kesulitan untuk dapat berubah nasib.
Menggunting lingkaran setan kemiskinan, jelas tidak segampang para pejabat menggunting pita peresmian sebuah hotel berbintang 5. Tidak sembarang gunting dapat digunakan untuk memotong kemiskinan. Terlalu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemiskinan adalah masalah yang menjelimet dan rumit. Butuh solusi cerdas untuk menanganinya.
Langkah Pemerintah dengan memberi subsidi atau bantuan langsung kepada kaum miskin, dalam jangka pendek, mungkin cukup tepat ditempuh. Namun, untuk jangka panjang, langkah seperti ini tidak mungkin untuk dilanjutkan. Bagaimana pun, prinsip untuk memberi kail, tentu akan lebih berguna, ketimbang terus-terusan memberi ikan.
Perang melawan kemiskinan, jelas tidak mungkin tercapai hanya dengan mengumbar pidato politik, tanpa ada upaya nyata untuk menghapuskannya. Menghadapi kemiskinan perlu dilawan dari segala macam arah dan jurusan. Inilah salah satu pertimbangannya, mengapa kemiskinan perlu diperangi dari sudut pandang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
Dilahirkannya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto, jelas mengisyaratkan Pemerintah tidak ingin setengah hati dalam memerangi kemiskinan. Dipilihnya Budiman Sudjatmiko, politisi yang rajin bercengkrama dengan arus bawah ini, diyakini memiliki kapasitas untuk mengemban tugas yang dibebankan.
Perang melawan kemiskinan, kelihatan nya tak pernah kunjung selesai. Kemiskinan selalu menjadi perhatian serius, siapa pun yang menakhkodai bangsa dan negeri tercinta. Dua tahun lalu, Pemerintah telah menerbitkan aturan main untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Saat itu, Presiden memberikan instruksi kepada 22 menteri untuk menangani kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Beberapa di antaranya adalah menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri kesehatan, menteri ketenagakerjaan, menteri agama, dan menteri pertanian.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah mengolah data kemiskinan ekstrem hingga ke kabupaten/kota. Data ini, benar-benar sangat dibutuhkan untuk mempercepat penuntasan kemiskinan di negeri ini. BPS memang harus berlari kencang untuk sesegera mungkin memberi data yang akurat dan berkualitas. BPS tidak boleh santai. Apalagi melongo menyaksikan kondisi kehidupan masyarakat miskin yang memprihatinkan.
Penugasan Pemerintah kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya dengan hanya menggunakan “satu harga” yakni Rp. 6500,-, sebetulnya memberi sinyal akan keberpihakan Pemerintah untuk membebaskan petani kecil dari suasana hidup miskin. Perum Bulog diminta untuk menyerap harga gabah petani secara langsung dengan tidak memainkan harga gabah di tingkat petani.
Sebagai sahabat petani, kepiawaian Perum Bulog, benae-benar dimintakan. Perum Bulog dituntut pula untuk dapat meyakinkan pelaku bisnis gabah (bandar/tengkulak/pedagang/pengusaha) untuk memahami bahwa langkah menurunkan harga gabah di petani adalah perilaku yang tidak terpuji. Dengan kapasitas yang dimiliki, Perum Bulog berkemampuan untuk melaksanakan langkah tersebut.
Akhirnya penting disampaikan, betapa senangnya hati, ketika ada informasi baru yang menyatakan, kemiskinan ekstrim di negara kita dapat diturunkan dengan angka cukup terukur dan signifikan. Yang menilai, jelas bukan lembaga sembarangan atau lembaga yang abal-abal. Tapi penilainya adalah Bank Dunia, sebuah lembaga internasional yang kredibilitasnya sangat terjaga dengan baik.
Dalam laporannya berjudul Indonesia Poverty Assesment 2023, Bank Dunia menilai Indonesia berhasil memberantas kemiskinan ekstrim. Bank Dunia mencatat tahun 2016 kemiskinan ekstrim sebesar 5,24 %. Lalu tahun 2023 turun menjadi 1,04 %. Menurut Bank Dunia penurunan angka kemiskinan ekstrim ini, bisa dianggap sebagai prestasi yang membanggakan bagi segenap komponen bangsa. Ayo kita tabuh lagi genderang perang melawan kemiskinan bangsa. Bersama Perum Bulog kita bebaskan kemiskinan petani. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
