FusilatNews – Enam bulan sudah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi suasana istana tidak sepenuhnya nyaman. Aroma kekuasaan yang harusnya mengental di sekitar sosok presiden justru terasa kabur. Alih-alih menunjukkan soliditas, kabinet yang dibentuk Prabowo tampak seperti ladang ranjau politik. Beberapa nama menterinya, alih-alih patuh dan loyal, justru sibuk menyulam manuver sendiri—terutama dua nama ini: Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan.
Bahlil, Menteri Investasi, dikenal sebagai loyalis Jokowi garis keras. Dalam banyak kesempatan, ia lebih terlihat sebagai corong perpanjangan tangan Jokowi ketimbang sebagai pembantu presiden baru. Bahkan ketika Prabowo sibuk membangun relasi politik dengan Megawati dan SBY, Bahlil justru kedapatan intens berinteraksi dengan Jokowi di luar forum resmi—termasuk dalam kunjungan pasca-pertemuan Prabowo-Megawati. Sikap Bahlil ini menimbulkan spekulasi: mungkinkah dia sedang memantau, mencatat, dan melaporkan setiap gerak Prabowo?
Sementara Zulkifli Hasan (Zulhas), sebagai Ketua Umum PAN, Zulhas memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan politik di pemerintahan. Peralihan posisinya ke Kemenko Pangan menunjukkan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk menangani isu-isu krusial terkait ketahanan pangan nasional.
Namun, dalam konteks isu pemakzulan dan loyalitas menteri, peran Zulhas tetap menjadi sorotan. Sebagai tokoh senior dengan jaringan politik yang luas, langkah-langkahnya dalam kabinet dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dinamika politik yang melibatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulhas dalam pemerintahan Prabowo.
Bahlil dan Zulhas, dua nama yang seolah biasa di kertas kabinet, bisa jadi justru dua pion kunci dalam percaturan kekuasaan berikutnya. Mereka punya akses, jaringan, dan ambisi. Dan yang lebih penting: mereka punya loyalty structure yang tidak jelas berlabuh ke Prabowo.
Wacana pemakzulan bukan isapan jempol jika ketidakloyalan ini mengakar. Dalam politik Indonesia, sejarah sudah mencatat bagaimana presiden bisa dijatuhkan bukan hanya karena kesalahan besar, tapi karena ia kehilangan dukungan elite dan dibenturkan dengan persepsi publik. Prabowo, yang kini sedang mencari keseimbangan antara menjaga citra nasionalis-militeristik dan stabilitas koalisi, bisa saja dijatuhkan bukan karena kegagalan, tapi karena ia terlalu berhasil keluar dari bayang-bayang Jokowi.
Ketika menteri-menteri seperti Bahlil lebih rajin “menghadap” ke rumah Jokowi di Solo dibanding rapat bersama Presiden di Istana, dan ketika tokoh seperti Zulhas tetap bermain cantik dengan semua pihak, maka kita harus sadar: yang sedang terjadi bukan sekadar kerja pemerintahan. Ini adalah kontestasi kuasa di panggung tertutup.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah Prabowo bisa membaca permainan ini lebih cepat sebelum permainannya selesai?
