Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan juga diberikan ke 2,5 juta pedagang gorengan. BLT itu akan diberikan sekaligus sebesar Rp300 ribu.
Kebijakan BLT ala Jokowi ini membuat politikus PDIP itu seperti menjilat ludah sendiri. Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengkritik kebijakan BLT era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kompensasi kenaikan BBM subsidi pada Juni 2013. Dengan yakin, Jokowi kala itu menyebut BLT lebih baik disalurkan kepada pengusaha dan rumah tangga produktif.
Kritik Jokowi yang menyindir SBY itu kini viral di media sosial. Sejumlah netizen menyentil sikap Jokowi yang kini malah memilih menyalurkan BLT dan dianggap tak konsisten. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, tak kaget dengan inkonsistensi Jokowi. Menurutnya, bukan kali pertama Jokowi menunjukkan wajah beda pendiriannya.
Bawono kembali mengungkit soal janji Jokowi pada 2014 yang mengatakan tidak ingin menteri di kabinetnya menjabat sebagai ketua umum partai. Selang waktu lima tahun, Jokowi menjilat ludahnya sendiri dengan memasukkan beberapa ketum parpol ke dalam kabinetnya.
“Jadi inkonsistensi itu selalu ada dan menurut saya sih memang jelas ditunjukkan wajah inkonsistensi Presiden Jokowi itu semakin jelas makin kesini. Baik inkonsistensi kebijakan di bidang politik maupun bidang ekonomi,” ucap Bawono pada CNNIndonesia.com, Rabu (6/4).
Meskipun, Bawono menyadari bahwa inkonsistensi Jokowi adalah perilaku umum elite politik saat ini. Artinya, nyaris tak ada elite politik yang konsisten sebab medan politik selalu membutuhkan negosiasi dan tawar menawar kepentingan.
“Politik itu sebenarnya bukan hal yang menuntut konsistensi, bukan hal yang memungkinkan kita untuk bersikap konsisten, pasti ada tawar menawar, ada adjustment-adjustment, ada negosiasi, kita enggak mungkin konsisten kalau di dalam politik itu ya, termasuk Pak Jokowi,” sambungnya.
Senda, Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati melihat langkah Jokowi sebagai bentuk kegamangan atau justru perubahan arah kebijakan Jokowi seiring waktu.
“Artinya perubahan ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi dihadapkan pada dilema sebenarnya. Dilema tetap memenuhi kebutuhan pasar dan juga berupaya mempertahankan legitimasinya,” sahutnya.
BLT di Tengah Isu Jokowi Tiga Periode
Lebih jauh, Bawono menganggap kebijakan BLT Jokowi sebagai upaya untuk menghindari letupan konflik yang lebih luas. Pasalnya, pada saat bersamaan dengan kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng, isu perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode pun ikut meroket, meski belakangan Jokowi meminta anak buah setop bicara soal perpanjangan masa jabatan. Bawono melihat sulitnya akses bahan pangan akan menjadi salah satu penyulut gejolak sosial yang lebih besar terjadi.
“BLT ini dikeluarkan oleh presiden agar jangan sampai di satu sisi ada isu yang kontroversial dalam bidang politik, isu yang potensi dapat resistensi publik luas yaitu perpanjangan masa jabatan presiden, dan di sisi lain ada persoalan pangan,” ujar Bawono.
Menurutnya, Jokowi harus berkaca pada krisis ekonomi dan politik era Soeharto tahun 1997-1998 yang melengserkan posisinya sebagai presiden. Kala itu, kejenuhan pada pemerintahan Soeharto dibarengi dengan kesulitan bahan pangan dan meroketnya harga di pasaran.
Saat ini, Bawono menilai kebutuhan minyak goreng didominasi oleh kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak alternatif. Termasuk, pedagang-pedagang rumahan seperti warung kaki lima.
Sehingga ketika akses terhadap bahan pokok atau minyak goreng semakin sulit dan masyarakat merasakan kesulitan mencari penghasilan, rentan muncul keresahan serta ketidakpuasan pada pemerintah.
Jika keresahan akan kondisi ekonomi itu dipantik dengan isu politik seperti penundaan pemilu, Bawono yakin masyarakat akan semakin mudah untuk menarik dukungannya dari pemerintah hingga di tingkat ekstrem, men-delegitimasi pemerintahan Jokowi.
“[Masyarakat berpikir] ini sudah susah akses bahan pangan kok yang di sana yang berkuasa enak-enakan mau terus-terusan gitu,” tutur Bawono.
Paling tidak kalau akses bahan pangannya mereka merasa mudah, mereka tidak akan terlalu peduli dengan isu [Jokowi tiga periode] itu, jadi kalau isu itu semakin besar tetap tidak peduli. Yaudah lu berkuasa selama gua bisa makan,” sambungnya.
Sejalan dengan Bawono, Wasisto melihat kebijakan BLT Jokowi dilakukan saat ini untuk menghindari resistensi pada pemerintahan yang semakin melebar. Saat ini, ia mengungkapkan, hanya kalangan menengah terdidik yang cenderung memiliki resistensi pada pemerintahan.
“Tapi juga bisa menengah ke bawah nantinya, karena kalau sudah urusan perut digoncang itu bisa menimbulkan anarkis. Itulah yang menjadi perhatian Jokowi kenapa memberikan BLT,” ucap Wasis.
Lebih jauh, BLT dinilai sebagai upaya Jokowi memenangkan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi basis pemilih terbesar. Tak hanya itu, Jokowi menganggap kebijakan ini dapat emakin menguatkan legitimasi pemerintahannya.
“Sehingga ketika pemerintah melakukan manuver apapun akan ‘mendapatkan persetujuan’, karena yang kita lihat sekarag ini respon terhadap Jokowi tiga periode ini kan terbelah sebenarnya,” ucap Wasisto.
BLT Serupa Pereda Nyeri, Tak Selesaikan Masalah
Kritik terhadap BLT tak hanya terkait sikap politik Jokowi, namun juga pada efektivitas BLT itu sendiri. Bawono melihat kebijakan BLT ini seperti pereda nyeri saat sakit gigi. Hanya berguna sementara namun tidak menyelesaikan masalah.
Menurutnya, Jokowi bukan tidak mengetahui bahwa efektivitas BLT terhitung rendah. Namun demikian, BLT adalah jalur tercepat dan aman untuk segera menanggulangi potensi konflik di tengah masyarakat.
Senada, Wasis mengungkapkan bahwa efektivitas BLT hanya bersifat jangka pendek jika tidak dilakukan terus menerus. Artinya, upaya Jokowi untuk menaikkan legitimasi pemerintah tak akan berjalan mulus jika BLT hanya dilakukan satu-dua kali.
“Pemberian BLT ini kan sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk mengontrol opini publik bahwa pemerintah ini masih tetap konsisten untuk tetap menyediakan kebutuhan masyarakat,” ujar Wasis.
Menurut Wasis, jauh lebih mudah bagi Jokowi untuk mengontrol opini publik lewat BLT ketimbang mengendalikan harga pangan di pasaran. Terlebih, banyak aktor berperan di balik harga minyak goreng yang gagal diintervensi oleh pemerintah.
“BLT itu kemudian menjadi pilihan logis karena kalau misal redistribusi dana atau BLT ini efektif untuk meredam opini publik. Publik itu tidak akan terlalu kritis dengan minyak goreng dan oposisi tidak akan terlalu vokal dengan politisasi BLT minyak goreng ini,” paparnya.
Negara Kalah dari Mafia Minyak
Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan BLT ala Jokowi adalah kebijakan cari aman. Menurutnya, kebijakan itu tidak menyelesaikan akar persoalan mahalnya minyak goreng yang disebabkan keberadaan mafia.
“BLT sih bukan kebijakan untuk [menyelesaikan] itu, dan itu kebijakan cari aman aja biar rakyat enggak marah,” ujar Hendri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/3). Hendri menilai kebijakan BLT ini sebenarnya justru membingungkan karena menunjukkan bahwa pemerintah gagal melawan mafia minyak goreng. Hal itu dibuktikan ketika harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dicabut, kelangkaan tidak lagi ada namun harganya justru semakin melesat.
“Sebetulnya para pengusaha minyak goreng ini ketawa-ketawa karena berhasil mengalahkan negara, dan negara kalahnya dua kali dengan memberikan BLT untuk rakyat,” paparnya. Hendri melihat kebijakan BLT hanya sebagai pemadam kebakaran dan bukan untuk mengatur kembali harga minyak goreng di pasaran.
Sumber : CNN Indonesia
