Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim punya pandangan berbeda dengan Ketua Umumnya, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penundaan Pemilu 2024. Luqman, yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR, menolak penundaan pemilu usulan Cak Imin beberapa waktu lalu. Perbedaan pandangan itu tampak usai Presiden Jokowi meminta para menterinya setop bicara penundaan pemilu.
Tak berselang lama, Luqman menerbitkan siaran pers. Dia mendukung pernyataan Jokowi dan berharap isu penundaan pemilu tak berkembang lagi.
“Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode,” kata Luqman, Rabu (6/4). Luqman setuju dengan Jokowi yang meminta jajarannya harus peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Mulai dari minyak goreng hingga kenaikan bahan bakar. Bukan malah bicara penundaan pemilu 2024.
“Sangat tidak etis jika elit-elit malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!” kata Luqman. Luqman, yang juga ketua PP GP Ansor itu berharap perintah Jokowi benar-benar dipatuhi oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. Jangan lagi ada anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden tiga periode.
“Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode,” kata Luqman.
Beda dari Cak Imin
Pernyataan Luqman Hakim itu jelas bertentangan dengan Ketua Umum partainya, yakni Muhaimin Iskandar. Diketahui, isu penundaan pemilu 2024 mencuat atas usulan Cak Imin. Usulan itu Cak Imin sampaikan pada 23 Februari lalu di hadapan para jurnalis di DPR, Jakarta. Dia mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.
Cak Imin mengaku sudah berkeliling Indonesia dan melihat perekonomian tengah bangkit. Jika pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024, Cak Imin khawatir pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu, sehingga lebih baik ditunda 1-2 tahun. Dalam hitungan hari, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto setuju dengan usulan tersebut.
Sumber : CNN Indonesia
