OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Gabah dan Beras merupakan komoditas pangan pokok yang bernuansa politis dan strategis. Mulai tanggal 15 Januari 2025, Pemerintah memberlakukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras baru, melalui Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2025. HPP Gabah Kering Panen (GKP) di petani naik Rp. 500 – per kg dan HPP Beras di Gudang Bulig, dinaikan Rp. 1000,- per kg.
Kenaikan HPP gabah, walaupun belum seperti yang diharapkan petani, namun kenaikan HPP gabah kering panen di petani menjadi Rp. 6500,- per kg, umumnya disambut dengan riang gembira oleh para petani. Ini penting disampaikan, karena kenaikan HPP gabah kali ini, berbeda dengan kenaikan HPP sebelumnya. Ada fenomena menarik yang patut diselami lebih dalam.
Adanya kemauan politik Presiden Prabowo yang menugaskan Perum Bulog untuk menyerap gabah hasil panen petani sebanyak-banyaknya dengan harga wajar dan sesuai ketentuan Pemerintah merupakan langkah baru dalam melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap petani, dalam menunjukkan keberpihakannya kepada petani.
Kebijakan baru ini, diharapkan akan mampu mengerem oknum-oknum di lapangan yang doyan menekan harga gabah petani, sehingga para petani cukup kesulitan untuk berubah nasib. Selain untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan, khususnya beras, Pemerintah juga menginginkan agar kesejahteraan petani semakin nyata terasakan oleh para petani padi.
Catatan kritisnya adalah apakah Perum Bulog telah siap untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya di lapangan ? Apakah Perum Bulog telah memiliki strategi dan skenario cerdas dalam berburu gabah petani yang dalam pelaksanaannya harus bersaing secara sehat dengan bandar/tengkulak/pedagang/pengusaha gabah ?
Masalahnya, akan semakin rumit dan menjelimet, manakala panen raya padi, berlangsung saat musim hujan tiba. Hal ini identik dengan sergapan El Nino, yang waktunya bersamaan dengan musim kemarau panjang. Apakah Pemerintah telah menyiapkan teknologi untuk pengeringan gabah yang sederhana, mengingat tidak matahari yang selama ini dijadikan unggulan untuk mengeringkan gsbah petani ?
Pengalaman semacam ini, mestinya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Perum Bulog dalam menyambut tibanya panen raya padi di masa depan, yang ditengarai bakal terkait dengan terjadi nya iklim ekstrim yang sulit ditebak. Itu sebabnya, kalau Pemerintah akan memberikan Bantuan Alsintan, sebaiknya mulai dipikirkan jenis barang berupa teknologi paska panes seperti teknologi pengering gabah yang sederhana. Bukan traktor melulu.
Penugasan Pemerintah kepada Perum Bulog untuk membeli gabah petani dengan jumlah tak terhingga dan harga yang tidak merugikan petani, sebenarnya lebih mengedepan sebagai bentuk penjaminan Pemerintah terhadap petani dalam menjalankan usahatani padinya. Pemerintah ingin memastikan supaya petani memperoleh kenyamanan dalam berusahatani.
Jaminan seperti ini, mestinya sudah ditetapkan Pemerintah sejak lama. Petani butuh perlindungan dari perilaku oknum yang sangan senang memainkan harga gabah di tingkat petani. Sayang, Pemerintahan sebelum Presiden Prabowo manggung, tidak ada satu pun yang mau melahirkan jaminan tersebut. Saat itu, petani selalu was-was setiap menghadapi panen raya.
Dengan lahirnya kebijakan Presiden Prabowo sebagaimana digambarkan diatas, petani tidak perlu lagi risau terhadap gabah hasil panennya, yang tidak terserap pasar atau bisa terjual dengan harga wajar. Dengan dijaminnya pasokan dan harga, petani dapat tenang menggarap usahataninya. Tinggal sekarang, bagaimana petani dapat menghasilkan gabah yang lebih berkualitas.
Perum Bulog sendiri, sebelum tanggal 15 Januari 2025 terekam telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya petani terkait dengan HPP Gabah dan Beras baru ini. Sosialisasi yang digarap secara masif, diharapkan agar para pelaku bisnis gabah dan beras di lapangan pun, sudah harus siap-siap memahami semangat Pemerintah menerbitkan Peraturan Krpala Badan Pangan Nasional No. 2/2025 ini.
Para oknum, yang selama ini senang memainkan harga gabah di tingkat petani tatkala musim panen tiba, perlu segera sadar diri dan menyadari kelakuannya itu bukanlah sikap dan tindakan yang terpuji. Anjloknya harga gabah saat panen datang, betul-betul sangat tidak diinginkan para petani. Itu sebabnya, petani berharap agar Pemerintah mampu mengawal kebijakan mulia ini dengan baik.
Panen raya kali ini, memang berbeda dengan panen raya sebelumnya. Panen raya sekarang, tidak boleh tidak, Perum Bulog perlu menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya. Hal ini penting disampaikan, bukan saja karena tahun 2025 ini bangsa ini tidak akan impor beras, namun juga merupakan titik awal pencapatai swasembada pangan yang ditargetkan dalam tiga tahun ke depan.
Pertanyaan lanjutannya adalah apakah produksi beras tahun ini akan lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ? Jawabnya tegas : mestinya iya. Pertama, karena El Nino telah selesai, sehingga tidak bisa lagi dijadikan biang kerok turunnya produksi beras. Kedua, jumlah kuota alokasi pupuk bersubsidi ditambah menjadi dua kali lipat. Ketiga, kemauan politik Pemerintah pun menunjukkan dukungan yang maksimal.
Sebagai bangsa pejuang, kita haris selalu. Kita bukan bangsa yang cengeng. Rintangan dan tantangan harus dihalau. Tak boleh menyerah kepada keadaan. Ke depan produksi beras mesti ditingkatksn, baik jumlah atau kualitasnya. Untuk menggapainya, Perum Bulog terlihat sudah siap untuk melaksanakannya. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
