Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan usulan tunda Pemilu 2024 digaungkan demi menyelamatkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Dia berkelakar terkait hal ini saat memperingati puncak Hari Lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke-62 di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4).
“Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma’ruf dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma’ruf? Supaya nanti di akhirat ditanya, kurang ini kurang itu. Mesti alasannya dua tahun pandemi enggak bisa apa-apa. Rakyat bilang pemerintah kurang ini kurang itu. Dua tahun stuck loh, enggak ngapa-ngapain. Anggaran DPR habis buat pandemi. IKN belum tergarap sama sekali,” kata Cak Imin.
Namun dia membantah bila selama ini ngotot memperjuangkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya.
“Nanti ditulis Cak Imin ngotot penundaan. Saya enggak ngotot. Saya hanya menyatakan usulan. Kalau PMII menolak ya sami’na wa atho’na. Ya gitu aja. Apalagi pak presiden sudah jelas sikapnya seperti itu. Namanya juga usaha,” kata Wakil Ketua DPR itu sambil tertawa.
Diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar PMII Muhammad Abdullah Syukri menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Cak Imin tak mempersoalkan bila PMII menolak usulan penundaan pemilu. Baginya, pro dan kontra wajar terjadi dalam negara yang demokratis.
“Emang negara demokrasi enggak boleh usul? Kalau PMII menolak ya enggak apa-apa namanya negara demokrasi,” kata Cak Imin.
Cak Imin lantas berterima kasih kepada Ketum PMII yang sudah berbeda pandangan dengannya. Ia menjelaskan bahwa iklim demokrasi telah membuka ruang untuk saling mendukung dan menolak. Ia pun berharap usulannya itu tak seyogyanya sampai terjadi aksi demonstrasi.
“Dan usul enggak perlu didemo. Namanya usulan. Apalagi demonya pakai gebuk-gebukan,” kata dia.
Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Selain dia, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga turut berpendapat serupa mendukung usulan penundaan pemilu.
Meski demikian, Jokowi dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu telah memerintahkan para menterinya tidak lagi berbicara soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pelaksanaan pemilu sesuai jadwal 14 Februari 2024. Jokowi telah memerintahkan anak buahnya mempersiapkan anggaran yang akan digunakan para penyelenggara pemilu.
