Joko Widodo pernah mengucapkan kalimat yang—bagi sebagian orang—terdengar sederhana, membumi, bahkan mengharukan: “Nanti setelah tidak lagi menjadi presiden, saya akan pulang ke Solo, menjadi rakyat biasa.”
Kalimat itu diulang, disirkulasikan, dan dijadikan etalase moral. Ia dijual sebagai simbol kerendahan hati seorang pemimpin yang konon tak tergila-gila kekuasaan.
Namun hari ini, janji itu terdengar seperti lelucon basi yang diucapkan dengan wajah serius.
Alih-alih pulang kampung dan menepi dari hiruk-pikuk kekuasaan, Jokowi justru semakin rajin naik panggung politik. Pidatonya di acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan sekadar sambutan basa-basi seorang mantan presiden. Itu adalah pidato penuh pesan, penuh arah, penuh kepentingan. Ia berbicara seolah masih memegang kendali, seolah negara belum benar-benar ditinggalkan, seolah kekuasaan adalah candu yang tak bisa dilepas meski masa jabatan telah berakhir.
Di titik inilah kontradiksi itu menjadi telanjang.
Rakyat biasa tidak berpidato di forum partai politik.
Rakyat biasa tidak memberi restu politik.
Rakyat biasa tidak menjadi magnet legitimasi kekuasaan bagi anak, menantu, dan kroni.
Yang kita saksikan hari ini bukan seorang pensiunan presiden yang kembali ke rumahnya di Solo, menikmati kopi pagi, dan hidup tanpa pengaruh. Yang tampil adalah figur politik yang enggan pensiun, yang masih ingin menentukan arah, meski secara konstitusional seharusnya sudah selesai.
Janji “pulang kampung” ternyata bukan komitmen, melainkan kosmetik. Retorika manis untuk meninabobokan publik, agar kekuasaan terlihat tidak rakus, padahal praktiknya justru semakin telanjang: politik dinasti, cawe-cawe terbuka, dan pengaruh yang dipertahankan dengan segala cara.
Pidato di PSI memperlihatkan satu hal penting: Jokowi tidak sedang menjadi rakyat biasa. Ia sedang memastikan dirinya tetap relevan, tetap dibutuhkan, tetap disebut, dan tetap punya posisi tawar. Ini bukan sikap negarawan. Ini watak penguasa yang sulit melepaskan panggung.
Lebih ironis lagi, semua ini dilakukan sambil membawa citra “kesederhanaan”. Seolah kehadiran di forum partai hanyalah kunjungan santai, seolah arahan politik bisa disamarkan sebagai nasihat seorang “bapak bangsa”. Padahal publik tidak bodoh. Rakyat bisa membedakan mana wejangan tulus, mana manuver politik.
Di sinilah Jokowi memperlihatkan wajah paling problematik dari kepemimpinannya: jarak antara kata dan perbuatan yang menganga lebar. Apa yang diucapkan dahulu tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk ditepati. Ia hanya alat pencitraan, bukan prinsip.
Manusia nggedabrus—yang berbicara tanpa beban moral pada ucapannya—akhirnya terjebak oleh kata-katanya sendiri. Janji menjadi rakyat biasa kini berbalik menjadi bukti bahwa kekuasaan telah membentuk watak: tidak tahu diri, tidak tahu batas, dan enggan tahu kapan harus berhenti.
Sejarah akan mencatat ini dengan dingin:
bukan sebagai kisah pemimpin sederhana yang pulang kampung,
melainkan sebagai contoh bagaimana kekuasaan yang terlalu lama dipeluk akan membuat seseorang lupa bahwa ia pernah berjanji untuk melepaskannya.
Dan rakyat?
Rakyat hanya bisa mengingat, mencatat, lalu menghakimi—bukan dengan emosi, tapi dengan ingatan yang panjang.
