JAKARTA, Fusilatnews. – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa data masyarakat yang berada di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara telah terenkripsi akibat serangan siber ransomware. Meskipun BSSN berupaya melakukan konversi informasi atau enkripsi data sebagai langkah pengamanan sementara, data tersebut tetap dianggap tidak aman.
Menurut Kepala BSSN, Letjen TNI Hinsa Siburian, PDN Sementara mengalami serangan ransomware versi terbaru bernama LockBit 3.0. “Tadi, saya bilang datanya dienkripsi. Kalau dienkripsi ya sebenarnya tidak aman,” ujar Hinsa dalam jumpa pers bersama di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dampak Serangan Ransomware
Perangkat lunak jahat ini bekerja dengan mengambil alih kendali akses terhadap data dan menguncinya dengan sandi yang hanya bisa dibuka jika korban membayar tebusan yang diminta oleh pelaku. Risiko utama dari serangan ini adalah kemungkinan besar data masyarakat telah disalin oleh pelaku sebelum dikunci, sehingga data tersebut berpotensi diperdagangkan di situs peretas.
Hinsa menyatakan bahwa BSSN bersama Kemenkominfo, Tim Cyber Crime Polri, dan Telkomsigma sebagai pengelola PDN Sementara, tengah berupaya menangani masalah ini. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyebut bahwa pelaku serangan meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat untuk membuka enkripsi sistem data PDN yang terinfeksi. “Ini serangan virus LockBit 3.0,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Gangguan Layanan Imigrasi
Serangan siber ini menyebabkan gangguan pada layanan imigrasi di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, sejak Kamis (20/6/2024). Sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi, tetapi juga banyak kementerian/lembaga lainnya.
Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN adalah fasilitas untuk sistem elektronik yang digunakan untuk menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data. PDN sebelumnya juga menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs daring pada 2023.
Pemulihan Sistem dan Keamanan
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyebut bahwa sistem aplikasi pelintasan keimigrasian saat ini telah kembali normal sejak Sabtu (22/6/2024) malam. “Kami harus putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara. Saya mengapresiasi langkah recovery yang dilakukan rekan-rekan di imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi,” kata Silmy dalam keterangan resmi.
Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan keamanan siber, terutama di Pusat Data Nasional, untuk mencegah terulangnya serangan serupa di masa depan.
