Jakarta – Secara “de facto” (fakta), Megawati Soekarnoputri terpilih lagi sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan pada Kongres VI tahun ini. Pertarungan hanya akan terjadi pada pemilihan Sekretaris Jenderal PDIP untuk menggantikan Hasto Kristiyanto yang sedang tersandung masalah.
“Berdasarkan aspirasi mayoritas pemilik suara dalam Rapat Kerja Nasional PDIP di Ancol tahun lalu, memang dapat dikatakan secara ‘de facto’ Ibu Megawati kembali dipercaya menjadi Ketua Umum lima tahun berikutnya. Tinggal menetapkan saja secara ‘de jure’ (hukum) supaya sah. Kita tinggal memilih siapa Sekjen yang akan datang,” kata Ketua DPP PDIP I Made Urip saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (17/4/2025).
Banyak pihak mempertanyakan kapan Kongres VI PDIP akan digelar setelah April ini nyaris dapat dipastikan tertunda. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kemudian memastikan kongres partainya akan digelar tahun ini.
Pertanyaan kemudian berkembang, apakah Puan atau sosok lainnya akan menggantikan Megawati, atau Presiden ke-5 RI itu akan kembali didapuk sebagai ketua umum.
MU, panggilan akrab I Made Urip kemudian menegaskan mayoritas pemilik suara PDIP, yakni Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota, serta organisasi sayap masih memberikan kepercayaan kepada Megawati untuk menjadi ketua umum lagi.
Apakah berarti tak ada dinamika demokrasi di PDIP? MU menepis. Demokrasi, kata MU, didasarkan pada suara mayoritas, dan mayoritas pemilik suara di PDIP lebih memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030. “Itu juga demokratis,” cetus anggota DPR RI lima periode berturut-turut itu, yakni 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.
Jika PDIP diibaratkan sebagai kumpulan lidi, kata MU, maka Megawati adalah tali pengikatnya sehingga bisa menjadi sapu yang kuat, kokoh dan efektif. “Kumpulan lidi tak bisa tampil sendiri-sendiri. Harus diikat dengan ikatan yang kuat sehingga menjadi sapu yang kokoh dan kuat serta efektif untuk menyapu,” paparnya.
Pemilihan, kata MU, hanya akan dilakukan untuk memilih sekjen dan struktur pengurus lainnya. “Tapi itu pun Ibu Megawati punya hak prerogatif,” tukasnya.
MU yakin, ke depan PDIP akan lebih solid, karena merupakan satu-satunya parpol yang sejauh ini belum bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. “Kecuali juga Kongres dan Ketua Umum nanti menetapkan kebijakan lain. Tapi apa pun kondisinya, apakah ikut Koalisi atau tidak, PDIP akan tetap solid di bawah kepemimpinan Ibu Megawati,” tandasnya.
