Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyebut megaproyek IKN tak ada tandingannya di belahan dunia manapun. Ini mencakup proyek, insentif, hingga kepastian hukumnya.
Jakarta – Fusilatnews – alam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat,Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati menerbitkan kebijakan untuk memberikan insentif spesial yaitu seluruh insentif yang ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sifatnya ultimate alias paling maksimal di Indonesia
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menyebut deretan insentif yang diberikan IKN diambil dari yang berlaku di daerah-daerah lain. Namun, pemerintah memberikan lebih besar lagi khusus IKN.
“Intinya berbagai fasilitas yang ada di IKN itu adalah optimum, artinya yang paling besar. Memang sudah kita siapkan berbagai insentif menjadi very ultimate,” ujar Yon Jumat (1/12).
“Tax holiday (di luar IKN) maksimal 20 tahun, di sana bisa 30 tahun. Super deduction untuk penelitian dan pengembangan (litbang) di luar IKN 300 persen, di sana 350 persen,” Yon mencontohkan beberapa perbedaan insentif di IKN.
Yon merinci beberapa insentif lain. Salah satu gula-gula yang cukup menarik adalah pajak penghasilan (PPh) 21 yang akan ditanggung pemerintah.
Dengan begitu, para karyawan yang sudi pindah ke IKN Nusantara tidak akan mendapatkan potongan gaji apapun. Ini berlaku sampai 2035 untuk pegawai negeri sipil (PNS) hingga karyawan swasta.
“Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah,” tegasnya.
Di lain sisi, pemerintah memastikan urusan administrasi untuk mendapatkan insentif tersebut juga dipermudahkan. Yon menegaskan tidak boleh proses administrasi di IKN lebih ruwet ketimbang daerah lain.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyebut megaproyek IKN tak ada tandingannya di belahan dunia manapun. Ini mencakup proyek, insentif, hingga kepastian hukumnya.
“Tidak ada duanya (insentif di IKN) di Indonesia ini. Bahkan, proyeknya tidak ada duanya di dunia,” tegas Agung.
