Demokrasi Pasar: Jika Menjadi Presiden Harus Jago Manipulasi Massa yang Bodoh

Oleh : Malika Dwi Ana

Dalam demokrasi pasar, jika mau jadi presiden, maka dialah orang yang harus bisa menguasai orang yang pintar memanipulasi orang-orang yang bodoh.

Kalimat di atas terasa menampar, tapi realitasnya begitu.

Di sistem kita sekarang—pasca-amandemen UUD 2002—jalan menjadi presiden bukan lagi soal visi, integritas, atau kapabilitas membangun bangsa, tapi soal:

1. Siapa yang paling jago manipulasi massa
   Buzzerp, SARA, black campaign, janji manis tanpa blueprint, drama pencitraan—semua dibeli dengan uang triliunan. Pemilu 2024 saja biayanya Rp76,6 triliunan, termahal ketiga di dunia. Uang sebanyak itu dari mana coba? Ya dari oligarki, korporasi, dan utang politik yang harus dibayar dengan proyek, konsesi tambang, atau kebijakan pro-asing.

2. Siapa yang paling pintar “menguasai” orang bodoh
   Sayangnya, sebagian rakyat masih mudah dibeli dengan sembako, bansos, uang transport, atau janji tol gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, pake kartu-kartu. Politik transaksional ini menjadi budaya karena pemilu langsung membuka pintu lebar-lebar bagi politik uang. Yang pintar memanipulasi emosi, adalah yang menang. Misal, dicitrakan sebagai orang yang merakyat, teraniaya, sederhana, dan orang baik, meski rekam jejak dan pendidikan gak jelas. Yang punya kejelasan dan solusi nyata? Kalah sebelum bertarung.

3. Menghasilkan: Presiden yang bukan negarawan, tapi salesman terbaik
   Jadi superstar TV, aksi akrobatik pake motor trail, jalan-jalan naik motor di Papua, hujan-hujanan di sawah, bagi-bagi bansos jelang pemilu, pidato populis akan timbul tenggelam bersama rakyat—pidato populis yang tanpa eksekusi jangka panjang. GBHN dihapus, visi negara mati, sehingga yang ada cuma RPJPN lima tahunan yang selalu berganti tiap ganti presiden baru.

Jelas ini bukan demokrasi sejati. Ini demokrasi pasar: karena yang paling banyak modal (uang, media, lembaga survey, ples buzzer) yang pasti menang. Rakyat yang bodoh dimanfaatkan, dan rakyat yang kritis dikriminalisasi.

Mari lihat ke belakang ke Pemilu 2024

Fenomena Pemilu 2024: Pertarungan Fans Club dan Kingmaker Gen Z

Pemilu 2024 (yang sudah lewat hampir setahun ini) memang seperti “pertarungan fans club” die hard:
– 01 (Anies-Muhaimin) punya basis ideologis kuat di kalangan urban progresif dan NU tradisional.
– 02 (Prabowo-Gibran) mengandalkan barisan Jokowi-Prabowo yang solid.
– 03 (Ganjar-Mahfud) didukung loyalis PDIP dan Jawa Tengah.

Debat capres/cawapres—bahkan jika sampai lempar-lemparan kursi—memang gak banyak mengubah komposisi suara, karena kultur “apa kata bapak/pak yai/bos/ayang” masih dominan. Swing voters lebih dipengaruhi oleh “bingkisan” atau trending ghibah, sementara golput (sekitar 24% di 2024) diisi orang-orang idealis yang “gak gak mudah dibodohin sama pencitraan” dan pembohongan publik.

Tapi ada satu kelompok krusial: undecided voters, yang didominasi pemilih pemula (Gen Z dan awal Gen Alpha, usia 17–22 tahun). Mereka baru “terbit”, fresh dari SMA/sederajat atau mahasiswa semester awal, keseharian lebih ke TikTok, Mobile Legends, Free Fire, atau konten viral—bukan berita politik tradisional.

Data KPU 2024: Pemilih usia 17–30 tahun mencapai 31,23% dari total DPT (204,8 juta), atau sekitar 64 juta suara. Pemula (17–21 tahun) minimal 10%—itu sudah 20 juta suara, cukup untuk swing ke putaran kedua atau menang satu putaran.

Dari analisis pasca-pemilu (survei Kompas, LSI, Populi Center, CSIS): Undecided voters (estimasi 20–30% sebelum pencoblosan) banyak mendarat ke 02. Kenapa? Strategi gigih merangkul Gen Z dan Millenial: kampanye digital masif di TikTok/Instagram (konten viral seperti dance challenge, meme, kolab influencer), narasi “lanjutkan Jokowi” yang relatable buat anak muda yang suka stabilitas, plus janji praktis seperti makan siang gratis dan lapangan kerja. Gen Z (21% pemilih) mayoritas (55–60%) pilih 02, karena faktor “trending” dan dighibahin selebgram—tapi bukan visi jangka panjang.

02 akhirnya menang satu putaran dengan 58,6% suara (96 juta), sementara 01 (24,9%) dan 03 (16,5%) kalah telak. Undecided voters pemula menjadi “kingmaker”—dan 02 sukses “menyempurnakan” dukungan Jokowi dengan merebut domain ini.

Ini nunjukin sistem pemilu langsung kita rawan manipulasi emosi massa via media sosial. Gen Z potensial buat perubahan, tapi kalau didominasi “apa kata trending”, hasilnya bakal terus begini.

Jalan Keluarnya?

Hapus pemilu presiden langsung. Kembalikan seleksi ke MPR dengan mekanisme berlapis anti-manipulasi:
– Uji kapabilitas oleh panel akademisi independen (UI, ITB, UGM, dll.).
– Verifikasi integritas forensik.
– Musyawarah MPR untuk pilih yang terbaik, bukan yang paling populer atau paling royal bayar.

Dengan begitu, presiden bukan lagi “raja manipulasi, petugas partai, atau boneka oligarki”, tapi pemimpin sejati yang butuh otak, integritas, dedikasi, dan akhlak, bukan triliunan rupiah dan kemampuan mengelabui rakyat.

Jika sistemnya tetap begini, presiden selanjutnya juga akan dari golongan yang sama: mahir memanipulasi, ahli menguasai yang mudah dibodohi.

Waktunya mengubah sistem, sebelum negara ini benar-benar habis dikuasai oligarki.

🫶Refleksi Akhir Tahun Malika Dwi Ana 29 Desember 2025