FusilatNews- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyinggung kasus yang menjerat Gubernur Papua sekaligus kader Partai Demokrat, Lukas Enembe. Andi Arief mengaku, Partai Demokrat dan Gubernur Papua Lukas Enembe sempat mendapatkan ancaman dari pihak yang mengaku sebagai utusan Presiden Joko Widodo. Dengan sikap dia yang menolak kursi eks Wagub Klemen Tinal diisi orang usulan Presiden Jokowi. Andi menyampaikan orang usulan Jokowi itu adalah Paulus Waterpauw yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat. Andi menyebut Waterpauw tak dapat dukungan dari parpol.
“Ancamannya, kalau enggak mau, Pak Lukas dan Pak Yunus (kader Demokrat Yunus Wonda) akan kena kasus hukum,” sebut Andi dikutip Kompas.com, Sabtu (24/9/2022).
Andi menjelaskan, Demokrat tak bisa menyetujui permintaan orang tersebut karena partai Demokrat itu mendorong Yunus Wonda untuk menggantikan wagub Papua Klemen Tinal yang meninggal pada 21 Mei 2021. “Jawaban kami, kalau Pak Yunus Wonda mundur, enggak mungkin, karena itu kader kami,” tutur Andi. “Tapi kalau mau bertarung, silahan dapatkan (restu) dari partai-partai (pengusung) lain,” pungkas dia.
Sebelumnya Kuasa hukum Gubernur Papua, Stefanus Roy Rening mengatakan ada politisasi berujung kriminalisasi dibalik penetapan kliennya sebagai tersangka gratifikasi Rp1 miliar oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Politisasi itu kata Roy adalah adanya peran dan desakan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan serta Mendagri Tito Karnavian. Dimana Budi Gunawan dan Tito Karnavian menurut Roy pernah meminta Lukas Enembe agar menerima Paulus Waterpauw menjadi wakil gubernuer Papua. Paulus Waterpauw adalah jenderal purnawirawan polisi berpangkat Komjen yang pernah menjadi Gubernur Papua. “Saya tidak main-main, serius saya. Kalau saya katakan politisasi inilah politisasi,”Roy Rening di acara Rosi di Kompas TV yang dipandu Liviana Cherlisa, Kamis (22/8) malam
