Oleh: Ali Syarief
Oleh: Ali SyariefTidak ada yang lebih jujur daripada pasar.
Politikus bisa berpidato. Menteri bisa menggelar konferensi pers. Jubir pemerintah bisa mengeluarkan seribu penjelasan. Namun pasar hanya mengenal satu bahasa: kepercayaan.
Ketika rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS, sesungguhnya yang sedang jatuh bukan hanya nilai tukar mata uang nasional. Yang sedang jatuh adalah tingkat kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola ekonomi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, hingga hari ini publik belum melihat adanya kebijakan luar biasa yang sebanding dengan besarnya ancaman yang sedang dihadapi. Pemerintah tampak lebih banyak menjelaskan keadaan daripada memperbaikinya.
Dunia usaha mulai cemas. Importir mulai menghitung ulang biaya produksi. Industri manufaktur menghadapi tekanan akibat mahalnya bahan baku. Investor mulai bertanya-tanya apakah Indonesia masih memiliki arah ekonomi yang jelas.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah justru terlihat kehilangan narasi.
Padahal sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu pelajaran penting: krisis tidak dimulai ketika angka memburuk. Krisis dimulai ketika pemerintah kehilangan kemampuan meyakinkan publik bahwa ia masih mengendalikan keadaan.
Tahun 1998 memberikan pelajaran yang mahal. Ketika rupiah terjun bebas, yang runtuh bukan hanya mata uang, tetapi juga kepercayaan terhadap negara. Hari ini memang situasinya berbeda. Fundamental ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan masa itu. Sistem perbankan lebih kuat. Cadangan devisa lebih besar. Regulasi lebih matang.
Namun satu faktor tetap sama: psikologi pasar.
Dan psikologi pasar saat ini sedang mengirimkan sinyal bahaya.
APBN 2026 disusun dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS. Ketika realitas pasar bergerak jauh di atas asumsi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah pemerintah salah membaca risiko, atau pemerintah memang tidak memiliki instrumen yang cukup untuk mengendalikan keadaan?
Kedua kemungkinan itu sama-sama tidak menenangkan.
Sementara itu Bank Indonesia terpaksa melakukan intervensi besar-besaran dan menguras cadangan devisa untuk menahan tekanan terhadap rupiah. Suku bunga dinaikkan. Likuiditas diperketat. Berbagai instrumen moneter dikerahkan.
Tetapi langkah-langkah tersebut pada dasarnya hanyalah rem darurat.
Rem darurat tidak pernah dirancang untuk membawa kendaraan menuju tujuan. Ia hanya dirancang agar kendaraan tidak langsung masuk jurang.
Masalah sesungguhnya terletak pada arah kendaraan itu sendiri.
Sampai hari ini masyarakat belum melihat adanya peta jalan yang jelas mengenai bagaimana pemerintah akan mengembalikan kepercayaan pasar, menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ekspor, menarik investasi produktif, dan mengurangi ketergantungan terhadap arus modal jangka pendek.
Yang terdengar justru optimisme.
Masalahnya, pasar tidak membeli optimisme.
Pasar membeli kepastian.
Ketika investor mulai mempertanyakan independensi institusi ekonomi, ketika lembaga pemeringkat mulai memberikan peringatan, ketika pelaku usaha mulai menahan ekspansi, dan ketika masyarakat mulai mengkhawatirkan daya beli mereka, maka pemerintah tidak bisa menjawab semuanya dengan kalimat bahwa keadaan masih terkendali.
Karena jika benar terkendali, pasar tidak akan bereaksi seperti sekarang.
Rakyat pada akhirnya tidak peduli pada istilah teknokratis yang rumit. Mereka hanya memahami satu hal sederhana: apakah harga kebutuhan hidup naik atau tidak. Apakah lapangan kerja bertambah atau tidak. Apakah usaha mereka masih mampu bertahan atau tidak.
Ketika rupiah melemah, biaya hidup meningkat. Ketika biaya hidup meningkat, daya beli turun. Ketika daya beli turun, ekonomi melambat. Dan ketika ekonomi melambat, rakyat kecil selalu menjadi korban pertama sekaligus korban terbesar.
Itulah mengapa persoalan kurs bukan sekadar urusan para ekonom di ruang rapat berpendingin udara. Persoalan kurs adalah persoalan dapur jutaan keluarga Indonesia.
Karena itu sikap pasif pemerintah menjadi sulit dipahami.
Dalam situasi normal, pemerintah boleh optimistis.
Dalam situasi krisis, pemerintah wajib bertindak.
Dan yang dibutuhkan saat ini bukanlah narasi, melainkan kepemimpinan.
Kepemimpinan yang mampu menghadirkan rasa aman kepada pasar. Kepemimpinan yang mampu memberikan kepastian kepada dunia usaha. Kepemimpinan yang mampu menunjukkan bahwa negara memiliki strategi, memiliki kendali, dan memiliki solusi.
Jika pelemahan rupiah terus berlanjut menuju Rp20.000 bahkan Rp22.000 per dolar AS tanpa adanya terobosan kebijakan yang nyata, maka persoalannya tidak lagi semata-mata ekonomi.
Ia berubah menjadi persoalan kredibilitas pemerintahan.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak pidato yang disampaikan para penguasa.
Sejarah hanya akan mengingat satu hal: apakah ketika badai datang, mereka mampu memimpin kapal keluar dari gelombang, atau justru ikut hanyut bersama kepanikan.
Dan sampai hari ini, pertanyaan itu masih belum memperoleh jawaban yang meyakinkan.
