“Pelaporan Nurul Ghufron ini dapat dikatakan sebagai upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari dugaan pelanggaran kode etik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh dirinya sendiri,” ujarnya.
Jakarta – Fusilatnews – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron diduga punya motif lain dalam tindakannya melaporkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Albertina Ho.
“Menggunakan skema seolah-olah telah terjadi pelanggaran kode etik oleh Dewas KPK. Perlu ditegaskan bahwa Dewas KPK memiliki wewenang penuh untuk mencari bukti,” kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis pada Kamis, 25 April 2024.
Praswad menegaskan, Dewas KPK merupakan bagian dari lembaga penegak hukum dan merupkan satu kesatuan utuh bagian dari KPK yang tidak terpisahkan sebagaimana di atur di dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Bahkan, temuan Dewas KPK dapat ditindaklanjuti menjadi proses penyelidikan pada proses penegakan hukum.
Kasus ini muncul sebagai akibat anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho yang mengajukan permintaan ke PPATK untuk membuat analisis transaksi keuangan eks Jaksa KPK yang diduga melakukan pemerasan kepada saksi yang ia tangani
“Albertina Ho meminta analisis transaksi keuangan eks Jaksa KPK yang diduga melakukan pemerasan kepada saksi yang ia tangani merupakan kewenangan mutlak Dewas KPK dalam rangka pembuktian pelanggaran kode etik. Tentunya PPATK akan memiliki pertimbangan dalam menindaklanjuti permintaan tersebut,” kata Praswad.
Menjadi persoalan, tindakan Ghufron yang seharusnya mendukung pembongkaran kasus korupsi, kata Praswad, malah memposisikan diri seakan menjadi pembela yang menolak pengungkapan kasus korupsi. Sebab itu perlu ditelisik motif dan ketakutan apa yang disembunyikan Ghufron dalam pembongkaran kasus ini.
“Pelaporan Nurul Ghufron ini dapat dikatakan sebagai upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari dugaan pelanggaran kode etik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh dirinya sendiri,” ujarnya.
Pada saat ini Nurul Ghufron juga tengah diproses oleh Dewas KPK. Dia dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang kepada pejabat Kementerian Pertanian.
Praswad mengatakan, perbuatan Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho yang tengah menjalankan fungsinya tersebut juga merupakan bentuk menghambat penegakan hukum.
“Ini tentunya menjadi ironi karena Pimpinan KPK seharusnya justru mendukung adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh Insan KPK. Segera pecat Nurul Ghufron,” katanya.
Sebelumnya, Nurul Ghufron melaporkan Albertina Ho atas dugaan penyalahgunaan wewenang berupa meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK.
“Padahal Dewas sebagai lembaga pengawasan KPK bukan penegak hukum dan bukan dalam proses penegakan hukum (bukan penyidik). Karenanya tak berwenang meminta analisa transaksi keuangan tersebut,” kata Ghufron, Rabu, (24/4/ 2024).
Nurul Ghufron mengatakan, pelaporan itu sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Perdewas Nomor 3 tahun 2021 yang menyatakan, dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap insan komisi wajib melaporkan apabila mengetahui ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan komisi.
