Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, baru saja dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Filipina dalam sebuah langkah politik yang mengejutkan. Tuduhan terhadapnya tidak main-main: ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., dugaan penyalahgunaan anggaran, dan kegagalan dalam menangani agresi China di Laut China Selatan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan menarik bagi Indonesia: akankah skenario serupa terjadi pada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih RI 2024-2029?
Persoalan yang Mirip
Kisah Sara Duterte dan Gibran memiliki kesamaan mencolok. Keduanya adalah putra dan putri dari pemimpin politik yang sangat dominan di negaranya. Duterte adalah putri mantan Presiden Rodrigo Duterte yang dikenal dengan kebijakan kerasnya, sedangkan Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo yang selama dua periode membangun dominasi politiknya. Keduanya juga memanfaatkan kekuatan dinasti politik sebagai batu loncatan menuju kekuasaan.
Namun, Sara Duterte menghadapi konsekuensi politik dari perpecahan dengan Marcos. Di Indonesia, perpecahan serupa dapat terjadi jika Gibran dianggap tidak lagi berada dalam orbit kekuasaan Jokowi atau Prabowo. Sejarah politik menunjukkan bahwa dalam sistem kekuasaan yang oligarkis, loyalitas adalah mata uang politik utama. Jika Gibran melakukan manuver yang bertentangan dengan kepentingan elite penguasa, pemakzulan bisa menjadi skenario yang bukan mustahil.
Ancaman terhadap Stabilitas Negara?
Salah satu argumen yang berkembang dalam kasus Sara Duterte adalah dugaan ancaman terhadap stabilitas nasional jika ia tetap menjabat. Di Indonesia, perdebatan muncul mengenai kemungkinan Gibran menggantikan Presiden dalam situasi darurat. Skenario ini menimbulkan kecemasan, terutama mengingat minimnya pengalaman Gibran dalam urusan pemerintahan nasional. Jika secara konstitusi Gibran bisa naik menjadi presiden dalam keadaan tertentu, hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi legitimasi demokrasi dan stabilitas politik negara.
Banyak yang mempertanyakan apakah Gibran memiliki kapasitas untuk mengelola negara dalam skala yang jauh lebih besar dari Solo. Ketidaksiapan seorang pemimpin di posisi setinggi wakil presiden dapat berdampak serius bagi stabilitas pemerintahan. Hal ini bukan hanya soal teknis kepemimpinan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dipimpin oleh sosok yang diragukan kompetensinya.
Biaya Wapres yang Terlalu Mahal
Salah satu isu yang juga mengemuka dalam kasus Sara Duterte adalah besarnya anggaran yang dikelola oleh kantor wakil presiden. DPR Filipina menyoroti penggunaan dana intelijen yang besar oleh Sara Duterte tanpa transparansi yang jelas. Di Indonesia, pemborosan anggaran oleh pejabat publik bukanlah hal asing. Dengan status Gibran sebagai putra presiden yang mendapatkan jalan pintas menuju kursi wapres, pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran semakin relevan.
Apakah Indonesia siap menggelontorkan dana besar untuk seorang wakil presiden yang belum terbukti kompetensinya? Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, infrastruktur pendidikan yang belum merata, serta defisit fiskal yang terus membesar, pemborosan anggaran untuk jabatan politik yang fungsinya lebih banyak simbolis daripada strategis patut dipertanyakan.
Kesimpulan
Nasib Sara Duterte memberi peringatan bahwa kekuasaan politik bisa bergeser dengan cepat jika terjadi ketidakpuasan di antara elite. Bagi Gibran, ancaman pemakzulan mungkin terdengar jauh, tetapi jika ia gagal menunjukkan kapabilitasnya atau terseret dalam konflik politik, tidak menutup kemungkinan ia akan menghadapi tekanan yang sama.
Dalam politik, tidak ada yang abadi. Legitimasi harus diperoleh melalui kinerja nyata, bukan sekadar warisan dinasti. Jika Gibran tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kompeten dan mampu mengelola keuangan negara dengan bijak, skenario pemakzulan bukanlah sesuatu yang mustahil.
