Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)

Jakarta, Fusilatnews – Lawan dari lawan adalah kawan. Anies adalah lawan Jokowi. PDIP adalah lawan Jokowi. Maka Anies adalah kawan PDIP. Padahal sebelumnya Anies adalah lawan PDIP.
Itulah politik. Tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Ketika ada kepentingan yang sama, lawan pun menjadi kawan. Adapun kepentingan yang sama bagi Anies dan PDIP adalah mengalahkan Jokowi.
Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Sabtu (24/8/2024) hari ini menyambangi Pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta di Cakung, Jakarta Timur.
Apakah PDIP akan mengusung Anies sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024? “Insya Allah,” kata Ketua DPD PDIP Jakarta Ady Wijaya usai menerima kunjungan Anies.
Padahal, antara PDIP dan Anies selama ini bak air dan minyak yang tak mungkin bercampur. Aliran politik Anies cenderung tengah kanan, aliran PDIP tengah kiri.
Jejak perseteruan kedua kubu sudah terlihat sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 di mana Anies mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diusung PDIP. Saat itu Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno, Ahok berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat.
Perseteruan Anies versus PDIP kembali terjadi di Pilpres 2019 di mana PDIP mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin, Anies mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Perseteruan kembali terjadi di Pilpres 2024 di mana PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md berhadapan dengan Anies-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin dikalahkan Prabowo-Gibran yang didukung Jokowi.
Sejak itu, Anies dan PDIP merasa senasib. Mereka juga punya musuh yang sama: Jokowi.
Anies dan PDIP kian merasa senasib sepenanggungan ketika DPR merevisi Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Diakui atau tidak, revisi itu ditujukan untuk menjegal Anies dan PDIP di Pilkada Jakarta 2024.
Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberikan napas kepada Anies dan PDIP melalui Keputusan No 60 dan 70 Tahun 2024 tertanggal 20 Agustus 2024.
Di pihak lain, melalui revisi UU Pilkada, DPR memberi napas bagi Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi yang belum berumur 30 tahun, menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024.
DPR menolak kedua putusan MK tersebut, dan lebih memilih menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) No 23P/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang menghitung umur pada saat pelantikan calon terpilih.
Inti dari Putusan MK 60/2024 adalah memberikan kelonggaran ambang batas bagi semua parpol peserta pemilu terakhir sehingga bisa mengajukan calon meski tak punya kursi di DPRD. PDIP yang kursinya cuma 15, tidak mencapai batas minimal 22 di DPRD Jakarta pun akhirnya bisa mengajukan calon sendiri, melawan 12 parpol yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Maju yang sudah mengajukan calon.
Adapun inti dari Putusan MK 70/2024 adalah menghitung umur pada saat penetapan calon. Putusan MK ini menjegal Kaesang yang baru akan berumur 30 tahun pada 25 Desember nanti.
Namun, kedua putusan MK yang membawa angin segar bagi demokrasi ini coba dibegal oleh DPR melalui revisi UU Pilkada.
Setelah digeruduk ribuan massa, 301 orang di antaranya ditangkap, Kamis (22/8/2024), akhirnya DPR membatalkan revisi UU Pilkada yang tinggal disahkan dalam rapat paripurna. Kaesang pun batal menjadi cawagub Jateng. Padahal sudah terlanjur mengurus sebagian persyaratannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya Kaesang dan keluarganya memilih ngelencer ke Amerika yang kemudian menimbulkan polemik karena gaya hedonnya.
Kini, Anies dan PDIP punya kepentingan yang sama: mengalahkan cagub-cawagub, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung 12 parpol yang didukung Jokowi-Prabowo di Pilkada Jakarta 2024. Sebenarnya ada calon lainnya dari jalur independen, yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Tapi Kun-Kun hanya calon boneka saja. Tak perlu diperhitungkan.
Apakah PDIP akhirnya mengusung Anies? Kita tunggu saja tanggal pendaftarannya di KPUD Jakarta, 27-28 Agustus 2024.
Jika jadi diusung PDIP, lalu bagaimana peluang Anies mengalahkan Ridwan Kamil-Suswono?
Tergantung pasangannya. Sejauh ini Anies ada kabar akan dipasangkan dengan Rano Karno, bekas Gubernur Banten dan anggota DPR RI, atau kader PDIP lainnya, Hendrar Prihadi, bekas Walikota Semarang, Jateng, yang kini menjabat Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jika dengan Rano Karno, peluang menang Anies akan lebih besar.
Peluang menang Anies akan lebih besar jika dilihat dari “track records” atau rekam jejak kinerjanya selama memimpin Ibu Kota 2017-2022 yang mayoritas menilai baik.
Peluang menang Anies kian bertambah besar lagi karena ada preseden calon yang didukung sedikit parpol justru menang. Contohnya saat Jokowi melawan Fauzi Bowo di Pilkada 2012.
Contoh berikutnya adalah saat Anies melawan Ahok di Pilkada 2017, meskipun saat itu ada kejadian luar biasa, yakni divonisnya Ahok sebagai penista agama, dan para pendukung Anies pun mengusung politik identitas.
Namun, faktor utama yang membuat peluang menang Anies cukup besar adalah elektabilitasnya yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di antara kandidat lainnya. Termasuk Ridwan Kamil.
Plus Minus
Bersatunya Anies dan PDIP sesungguhnya ada plus-minusnya.
Plusnya, bisa menghilangkan polarisasi antara pendukung Anies dan pendukung PDIP di akar rumput atau “grass roots”. Ini bisa bernilai positif jika kedua kubu pendukung bersatu dan memilih Anies. Ada musuh yang sama di seberang sana: Jokowi.
Minusnya, jika ternyata para pendukung Anies tak mau bersatu dengan para pendukung PDIP dan sebaliknya karena mereka masih sama-sama belum “move on”. Jika ini terjadi maka akan sangat mengkhawatirkan bagi Anies.
Para pendukung Anies selama ini ada di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS kini adalah pendukung Ridwan Kamil-Suswono. PKS adalah pemenang Pemilu 2024 di Jakarta dengan perolehan 18 kursi DPRD.
Sedangkan PDIP adalah “runner up” Pemilu 2024 di Jakarta dengan perolehan 15 kursi di DPRD.
Jika para pendukung Anies yang berada di PKS mau bergabung dengan konstituen PDIP untuk memilih Anies, maka peluang menang Abah ini akan bertambah besar di Pilkada Jakarta 2024.





















