Fusilatnews – Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati digasak perusuh, tanpa sedikit pun perlindungan dari aparat negara. Tidak ada pengamanan, tidak ada pencegahan, dan tidak ada respons cepat. Peristiwa itu bukan hanya melukai seorang pejabat negara, tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya negara dalam menjalankan fungsi paling mendasar: melindungi warga negaranya.
Insiden tersebut menjadi titik balik dalam perjalanan karier politik Sri Mulyani. Seorang teknokrat yang selama ini dikenal menjaga kredibilitas fiskal Indonesia, tiba-tiba mendapati dirinya terasing di negeri yang ia bela. Baginya, absennya negara pada saat paling genting adalah tanda bahwa ia tak lagi punya ruang untuk bekerja dengan tenang.
Tak lama setelah peristiwa itu, Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mundur. Permintaan pertamanya sempat ditahan, dengan janji stabilitas keamanan dan dukungan politik. Namun, kenyataan di lapangan tidak berubah: serangan personal tetap berlangsung, tekanan politik semakin menguat, dan kepercayaan dirinya pada negara kian runtuh. Ia pun kembali meminta mundur untuk kedua kalinya.
Dua kali permintaan itu akhirnya tidak bisa ditolak lagi. Presiden Prabowo kemudian menunjuk pengganti Sri Mulyani—sosok yang lebih bisa diterima oleh lingkaran politik kekuasaan dan diyakini mampu mengamankan agenda besar pemerintah, mulai dari pembiayaan proyek Ibu Kota Nusantara hingga program ekonomi populis. Namun, di mata publik dan pasar, penggantian ini menimbulkan tanda tanya besar.
Implikasi ekonominya jelas: pasar kehilangan figur yang selama ini menjadi “jaminan kredibilitas” Indonesia di mata investor global. Sri Mulyani adalah wajah Indonesia di forum-forum internasional, dari IMF hingga G20. Ketiadaannya membuat pasar bertanya-tanya: apakah kebijakan fiskal Indonesia ke depan masih berpijak pada prinsip kehati-hatian, ataukah semakin terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek?
Secara politik, keputusan ini juga menunjukkan arah baru kepemimpinan Prabowo. Ia lebih memilih stabilitas politik ketimbang mempertahankan seorang teknokrat independen. Sri Mulyani mungkin pergi, tetapi pesan yang ditinggalkannya jauh lebih dalam: jika seorang menteri sekaliber dirinya saja tak mampu dilindungi negara, bagaimana dengan rakyat biasa?
Sejarah akan mencatat, Sri Mulyani dua kali meminta mundur, dan akhirnya diganti bukan hanya karena perbedaan visi fiskal, melainkan karena negara gagal menghadirkan rasa aman bagi pejabatnya sendiri. Itu adalah kegagalan yang jauh lebih serius daripada sekadar pergantian kursi menteri.
