Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan sederet bantuan langsung tunai (BLT) jadi buah bibir. Bila dikilas balik, ternyata di masa lalu Jokowi pernah mengkritisi dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program bantuan tunai kepada masyarakat. Hal ini sempat diungkit oleh Partai Demokrat yang mengungkit kritik Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta soal program BLT yang kala itu dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu PD Kamhar Lakumani, Jokowi pernah menolak pemberian BLT yang diinisiasi SBY. Dia menilai kritik dan penolakan itu sebagai langkah pencitraan Jokowi di masa lalu.
“Ini hanya menegaskan bahwa sejatinya beliau tak mengerti apa yang dikomentarinya. Apalagi saat itu (menjabat Gubernur DKI) sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi presiden,” kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).
Pada masa lalu, Jokowi memang pernah tak sepaham dengan pemberian BLT yang diberikan Presiden SBY pada 2013. Dalam catatan detikcom, kala itu pemerintah SBY sedang merencanakan pemberian Balsem alias Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Bantuan diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM kala itu.
Secara pribadi, Jokowi yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta tak setuju dengan program Balsem sebagai kompensasi kenaikan BBM. Daripada bantuan langsung dia lebih setuju bila bantuan diberikan untuk usaha produktif rakyat.
“Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik,” kata Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013) silam.
“Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya,” terangnya.
Soal program bantuan langsung, Jokowi menilai kebijakan itu kurang tepat. Pasalnya, bantuan langsung hanya memberikan pendidikan tidak baik bagi masyarakat. Menurutnya masyarakat bisa jadi manja dengan bantuan pemerintah.
“Seharusnya, tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat,” tegas Jokowi.
