FusilatNews – Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terus bergema, kali ini merambah hingga ke negeri seberang. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menyampaikan keprihatinan mereka atas kondisi krisis yang terjadi di Tanah Air, yang oleh para mahasiswa Indonesia disebut sebagai “Indonesia Gelap.” Mereka menilai bahwa sejumlah kebijakan terbaru pemerintah berpotensi merugikan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan.
Ketua Umum PPI Australia, Wildan Ali, menegaskan bahwa organisasi tersebut mendukung penuh peran aktif mahasiswa Indonesia dalam mengkritisi, mengawasi, dan mengawal kebijakan pemerintah. “Kami mendukung penuh peran aktif para pelajar Indonesia dalam mengkritisi, mengawasi, dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Jumat (21/2/2025).
Tuntutan PPI Australia kepada Pemerintah Indonesia
Sebagai bentuk komitmen mereka terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan akademik di Indonesia, PPI Australia mengajukan beberapa tuntutan mendesak kepada pemerintah, di antaranya:
1. Pencairan Tunjangan Kinerja bagi Dosen dan Tenaga Pendidik
PPI Australia mendesak pemerintah agar segera mencairkan tunjangan kinerja bagi dosen dan tenaga pendidik yang telah tertunda selama bertahun-tahun. Menurut Wildan, hak-hak tersebut harus diberikan sebagaimana mestinya tanpa adanya keterlambatan atau pemotongan yang tidak adil. “Meskipun pemerintah telah mengalokasikan Rp 2,5 triliun untuk 33.957 dosen atau sepertiga dari total dosen ASN di Indonesia pada tahun 2025, kebijakan ini belum mencakup seluruh hak dosen yang tertunda pada tahun 2020-2024,” ungkapnya.
2. Keberlanjutan Pendanaan Bantuan Pendidikan dan Beasiswa
Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. PPI Australia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempertahankan program bantuan pendidikan dan beasiswa, tetapi tetap menegaskan bahwa mereka akan menolak setiap kebijakan yang berpotensi menghapus atau mengurangi alokasi pendanaannya. “Kami akan dengan tegas menolak setiap kebijakan yang berpotensi menghapus atau mengurangi pendanaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi pelajar Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tegas Wildan.
3. Pembatalan UU Minerba untuk Menjaga Independensi Akademik
PPI Australia juga menuntut pembatalan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru disahkan pada 18 Februari 2025. Mereka menilai UU ini dapat mengancam independensi akademik dan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Kami mendukung bahwa Perguruan Tinggi harus tetap menjadi ruang kebebasan berpikir dan berinovasi tanpa adanya intervensi politik, kepentingan ekonomi, dan keuntungan pribadi,” ujar Wildan.
4. Evaluasi Komprehensif Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Meski mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi pelajar, PPI Australia menilai bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari kata sempurna. Berbagai masalah telah terjadi, termasuk insiden keracunan di Sukoharjo dan Nunukan, serta kekhawatiran akan keamanan, kualitas, dan distribusi makanan. Oleh karena itu, PPI Australia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi komprehensif guna memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pengawasan terhadap kualitas makanan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Harapan PPI Australia untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia
Dengan berbagai tuntutan yang diajukan, PPI Australia berharap pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan akademik. Mereka menuntut agar kebijakan yang diambil lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi muda Indonesia.
“Kami berharap pemerintah akan terus berkomitmen dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan akademik, serta berharap kebijakan yang diambil semakin inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi muda Indonesia,” pungkas Wildan.
Dukungan dari PPI Australia terhadap gerakan “Indonesia Gelap” menunjukkan bahwa keresahan terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga di kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Suara mereka menjadi bukti bahwa demokrasi dan kepedulian terhadap masa depan bangsa tidak mengenal batas geografis.
