Malika Dwi Ana
Malika Dwi AnaPresiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet pada 27 April 2026. Kali ini, hanya enam jabatan yang dirombak. Banyak pihak langsung menyebutnya bukan reshuffle sungguhan, melainkan daur ulang pejabat lama yang justru menambah gemuk struktur pemerintahan dengan jabatan baru.
Dari infografis yang beredar, terlihat pola yang cukup jelas:
- Muhammad Qodari digeser dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
- Angga Raka Prabowo digantikan Qodari di posisi komunikasi.
- Dudung Abdurachman (Jenderal TNI Purn) masuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru.
- Beberapa nama lain seperti Abdul Kadir Karding, Mohammad Jumhur Hidayat, Hanif Faisol Nurofiq, dan Hasan Nasbi juga mendapat posisi strategis atau baru.
Kritik publik langsung muncul: “Ini bukan reshuffle, tapi ini cara merawat para penjilat.”
Mengapa Disebut Daur Ulang?
- Rotasi internal, bukan penyegaran
Banyak perubahan hanya memindah-mindahkan orang dalam lingkaran Istana. Qodari yang sudah menduduki posisi penting langsung dipindah ke jabatan komunikasi. Ini terlihat seperti penyesuaian kursi, bukan membawa angin segar dari luar. Penambahan jabatan baru
Alih-alih memangkas birokrasi yang gemuk, reshuffle ini malah menambah lapisan baru (seperti Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Wakil Menko Pangan). Kabinet Prabowo yang sudah dikenal sangat besar semakin membengkak.Kurangnya perubahan mendasar
Tidak ada gebrakan besar seperti membersihkan figur-figur yang selama ini menjadi sorotan publik (termasuk yang sering dikaitkan dengan “Geng Solo” atau loyalis lama). Perubahan terkesan kosmetik dan lebih untuk mengakomodasi loyalis serta menjaga keseimbangan politik internal.
Bagi pendukung Prabowo, reshuffle ini mungkin dilihat sebagai langkah fine-tuning untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi pemerintahan. Dudung Abdurachman sebagai mantan KSAD dianggap figur militer yang tegas untuk mengawal program prioritas nasional.
Namun, bagi banyak orang, ini semakin memperkuat persepsi bahwa pemerintahan Prabowo lebih sibuk merawat loyalis ketimbang melakukan reformasi birokrasi yang substantif. Alih-alih memangkas pemborosan dan memangkas jabatan-jabatan redundan, justru ditambah kursi baru. Di tengah tuntutan rakyat akan perubahan nyata pasca berbagai isu (termasuk tuntutan bersih-bersih kabinet), reshuffle seperti ini terasa kurang responsif.
Reshuffle 27 April 2026 memang terjadi, tapi skalanya kecil dan karakternya lebih mirip rotasi internal plus penambahan jabatan. Apakah ini langkah cerdas untuk menjaga stabilitas koalisi, atau sekadar cara halus mempertahankan lingkaran dalam? Publik akan terus menilai dari hasil kerja, bukan sekadar pergantian kursi.
