Oleh : Kawan Nazarudin
Oleh : Kawan NazarudinDalam setiap rezim yang mulai kehilangan kepercayaan publik, kritik tidak lagi dijawab dengan argumentasi, melainkan dengan rekayasa opini. Fenomena yang belakangan muncul dalam polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan gejala tersebut secara terang benderang.
Ketika mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardiyanto, melontarkan kritik keras terhadap program MBG—yang ia plesetkan menjadi “Maling Berkedok Gizi”—dan ketika mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, publik berharap pemerintah memberikan jawaban substantif atas berbagai pertanyaan yang muncul. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih membantah kritik dengan data dan argumentasi yang kuat, muncul kelompok yang mengatasnamakan diri “BEM Bersatu” dan secara agresif menyerang para pengkritik.
Kelompok ini tidak hadir untuk memperkaya diskursus publik, melainkan lebih menyerupai instrumen politik yang bertugas mengalihkan perhatian dari substansi persoalan. Mereka menyerang pribadi Tiyo Ardiyanto, menuduhnya ditunggangi kepentingan politik tertentu, bahkan mendorong pelaporan hukum terhadapnya. Yang menarik, sejumlah kampus yang namanya dicatut dalam deklarasi “BEM Bersatu” segera mengeluarkan klarifikasi resmi. Mereka menegaskan bahwa individu yang mengklaim sebagai pengurus BEM tersebut tidak mewakili organisasi mahasiswa maupun institusi kampus mereka. Bahkan terungkap bahwa sebagian pihak yang mengatasnamakan mahasiswa ternyata telah berstatus alumni sejak beberapa tahun lalu.
Fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar polemik antarmahasiswa. Ia menunjukkan adanya reproduksi pola pengelolaan kritik yang sebelumnya sangat menonjol pada era pemerintahan Jokowi dan kini tampak diwariskan secara utuh kepada pemerintahan Prabowo. Pola tersebut sederhana: ketika kritik sulit dibantah, maka kritik harus didiskreditkan; ketika gerakan sulit dihentikan, maka gerakan harus dipecah.
Manipulasi Opini Publik dan Kemunduran Demokrasi
Setidaknya terdapat tiga hal penting yang dapat dibaca dari fenomena ini.
Pertama, munculnya represi gaya baru (soft repression).
Represi pada era digital tidak selalu hadir dalam bentuk pentungan, gas air mata, atau penangkapan massal. Bentuk yang lebih halus justru sering kali lebih efektif. Pembentukan kelompok tandingan, infiltrasi gerakan, operasi propaganda di media sosial, hingga kriminalisasi opini merupakan instrumen represi modern yang bertujuan melelahkan gerakan sipil tanpa harus menampilkan wajah otoritarianisme secara terang-terangan.
Strategi semacam ini membuat energi aktivis terkuras bukan untuk memperjuangkan isu yang mereka bawa, melainkan untuk terus-menerus membantah fitnah, hoaks, dan serangan personal yang diarahkan kepada mereka.
Kedua, adanya krisis legitimasi yang melahirkan kepanikan politik.
Kemunculan “BEM Bersatu” secara tiba-tiba justru mengindikasikan bahwa rezim menyadari potensi besar konsolidasi mahasiswa dan generasi muda. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa selalu menjadi kelompok yang mampu mengubah arah politik bangsa, mulai dari 1966, 1998, hingga berbagai gerakan sosial pascareformasi.
Ketika suara-suara kritis memperoleh panggung luas melalui media sosial dan mampu menjangkau publik tanpa melalui filter media arus utama, pemerintah menghadapi ancaman baru: hilangnya kendali atas narasi. Karena itu, kemunculan kelompok tandingan menjadi cara cepat untuk menciptakan kesan bahwa mahasiswa tidak solid dan kritik yang muncul hanyalah suara minoritas.
Ketiga, pendangkalan ruang publik dan kematian perdebatan substantif.
Demokrasi yang sehat membutuhkan pertarungan gagasan, bukan pertarungan fitnah. Sayangnya, yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Perdebatan mengenai efektivitas MBG, beban fiskal negara, prioritas anggaran, utang pemerintah, serta kondisi ekonomi nasional tenggelam oleh serangan personal dan kampanye delegitimasi.
Ketika argumen dijawab dengan stigmatisasi, ketika data dibalas dengan fitnah, dan ketika kritik dibungkam melalui operasi propaganda, maka yang sedang mengalami kemunduran bukan hanya kualitas pemerintahan, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.
Mahasiswa dan Tantangan Perlawanan Era Digital
Karena itu, gerakan mahasiswa hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya dituntut turun ke jalan dan membangun konsolidasi di lapangan, tetapi juga harus memahami medan perang baru bernama ruang digital.
Di era algoritma, perlawanan tidak cukup hanya dengan spanduk dan mimbar bebas. Mahasiswa harus mampu mengenali operasi disinformasi, membangun narasi tandingan berbasis data, serta menjaga integritas gerakan dari upaya infiltrasi dan pembusukan dari dalam.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap kekuasaan selalu berusaha mencari cara untuk membungkam kritik. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa rekayasa opini tidak pernah mampu bertahan lama ketika berhadapan dengan kesadaran publik yang terus tumbuh.
Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah kritik dapat dibungkam, melainkan sampai kapan kekuasaan mampu mempertahankan ilusi bahwa kritik adalah musuh negara, padahal kritik justru merupakan syarat utama agar negara tidak tersesat oleh kekuasaannya sendiri.
