Oleh: Dr. Aries Musnandar
Oleh: Dr. Aries MusnandarIndonesia sedang menghadapi sebuah ironi pembangunan yang semakin nyata: setiap tahun perguruan tinggi meluluskan ratusan ribu sarjana, tetapi pada saat yang sama dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terus mengeluhkan kesulitan memperoleh tenaga kerja yang kompetensinya sesuai kebutuhan lapangan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia bukan semata-mata soal jumlah lapangan kerja, melainkan juga ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Dengan kata lain, kita tidak hanya menghadapi pengangguran, tetapi juga kegagalan sistemik dalam menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan tuntutan ekonomi modern.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Agustus 2025 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,46 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Artinya, hampir lima dari setiap seratus angkatan kerja belum terserap pasar tenaga kerja.
Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian dari mereka adalah lulusan perguruan tinggi. Data BPS Februari 2025 menunjukkan bahwa lulusan Diploma IV, Sarjana, Magister, hingga Doktor menyumbang sekitar 13,89 persen dari total pengangguran nasional. Fakta ini menjadi alarm keras bahwa gelar akademik tidak lagi secara otomatis menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak.
Ini bukan sekadar angka statistik. Di balik data tersebut terdapat jutaan anak muda yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya pendidikan, tetapi masih menghadapi ketidakpastian masa depan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi bom waktu sosial dan ekonomi yang menghambat produktivitas nasional.
Link and Match yang Terjebak Menjadi Slogan
Konsep link and match sebenarnya bukan gagasan baru. Selama lebih dari dua dekade, istilah ini terus diulang dalam berbagai dokumen kebijakan, pidato pejabat, dan program kementerian. Namun hingga hari ini, hasilnya masih jauh dari harapan.
Kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri masih sangat lebar. Banyak kurikulum yang berjalan terlalu akademis dan teoritis, sementara dunia kerja menuntut keterampilan praktis, kemampuan problem solving, adaptabilitas, literasi digital, dan pengalaman kerja nyata.
Pendidikan vokasi yang seharusnya menjadi ujung tombak penyedia tenaga kerja terampil justru sering terjebak dalam orientasi akademik. Di banyak institusi, keberhasilan masih diukur dari jumlah publikasi, akreditasi, dan gelar dosen, bukan dari tingkat serapan lulusan oleh dunia kerja.
Akibatnya, magang industri sering kali hanya menjadi formalitas administratif. Kerja sama kampus dan industri berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tanpa implementasi yang menghasilkan perubahan nyata dalam proses pembelajaran.
Padahal, link and match hanya akan hidup apabila industri terlibat secara langsung dalam penyusunan kurikulum, pelatihan kompetensi, sertifikasi profesi, hingga penempatan magang dan rekrutmen lulusan.
Di Mana Keberanian Politik Negara?
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti magang industri, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pusat karier kampus (career center), dan berbagai kegiatan job fair. Namun sebagian besar program tersebut masih bersifat parsial, insidental, dan belum terintegrasi dalam satu sistem nasional yang mengikat seluruh pemangku kepentingan.
Masalah terbesar terletak pada ketiadaan regulasi yang memiliki daya paksa.
Industri masih dapat memilih menjadi penonton tanpa kewajiban nyata untuk berkontribusi dalam pengembangan SDM nasional. Perguruan tinggi pun tidak memiliki tekanan regulatif yang cukup kuat untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Sementara itu, kementerian terkait masih bekerja dalam pendekatan sektoral yang sering kali tidak sinkron. Semua pihak sepakat bahwa link and match penting, tetapi tidak ada instrumen hukum yang memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan.
Ini bukan lagi persoalan administrasi. Ini adalah persoalan strategi pembangunan nasional.
Saatnya Hadir Undang-Undang Link and Match
Karena itu, sudah saatnya DPR RI bersama pemerintah mengambil langkah yang lebih fundamental melalui pembentukan Undang-Undang Link and Match Pendidikan dan Industri.
Undang-undang tersebut setidaknya harus mengatur beberapa hal strategis:
Pertama, mewajibkan industri berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum, pelatihan kompetensi, sertifikasi profesi, dan program magang secara terstruktur.
Kedua, memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak, kemudahan perizinan, atau fasilitas lain bagi perusahaan yang aktif membina pendidikan vokasi dan pendidikan terapan.
Ketiga, membangun sistem evaluasi nasional berbasis luaran (outcome-based evaluation), yang mengukur keberhasilan institusi pendidikan berdasarkan kompetensi dan tingkat serapan lulusannya.
Keempat, memperkuat sistem informasi kebutuhan tenaga kerja nasional sehingga perguruan tinggi dapat menyesuaikan kapasitas dan program studinya dengan kebutuhan ekonomi masa depan.
Kelima, menciptakan mekanisme koordinasi permanen antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
Tanpa payung hukum yang kuat, urusan link and match akan terus berjalan di tempat, sebagaimana yang telah kita saksikan selama lebih dari dua puluh tahun terakhir.
Bukan Sekadar Soal Jurusan, Melainkan Soal Sistem
Persoalan ini sesungguhnya bukan karena Indonesia kekurangan kampus atau kekurangan mahasiswa. Yang kurang adalah keterpaduan sistem antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Kita masih membangun gedung pendidikan yang megah, tetapi sering lupa memastikan apakah lulusan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Jika kondisi ini terus berlangsung, jutaan lulusan baru akan memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang setengah matang, sementara industri terus mengalami kekurangan talenta yang siap pakai. Situasi semacam ini akan memperlemah daya saing nasional dan menghambat pemanfaatan bonus demografi yang saat ini sedang dinikmati Indonesia.
Padahal bonus demografi tidak datang dua kali.
Apabila DPR dan pemerintah sungguh-sungguh ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, operasional, dan mengikat seluruh pemangku kepentingan.
Karena pada akhirnya, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak wisuda yang kita selenggarakan setiap tahun, melainkan oleh seberapa siap lulusan kita bekerja, berinovasi, menciptakan nilai tambah, dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional.
Indonesia tidak kekurangan kampus. Indonesia tidak kekurangan mahasiswa. Indonesia bahkan tidak kekurangan slogan.
Yang masih kita kekurangan adalah keberanian politik untuk menyatukan pendidikan dan industri dalam satu sistem yang saling terhubung, saling membutuhkan, dan saling bertanggung jawab.
Jika regulasi terus ditunda, maka yang akan kita wariskan bukanlah generasi emas, melainkan generasi yang menunggu kesempatan di tengah ketidakpastian.
Dan itu adalah harga yang terlalu mahal bagi bangsa sebesar Indonesia.
Identitas Penulis
Dr. Aries Musnandar adalah akademisi dan praktisi manajemen sumber daya manusia yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun pada posisi manajerial di berbagai perusahaan multinasional, termasuk kelompok usaha MNC. Selain itu, beliau memiliki pengalaman hampir dua dekade di dunia pendidikan tinggi. Saat ini aktif sebagai dosen Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang sejak tahun 2017. Penulis telah menghasilkan ratusan karya ilmiah dan artikel yang berfokus pada pengembangan soft skills, pendidikan tinggi, kepemimpinan, dan manajemen sumber daya manusia.
