Jakarta-Fusilatnews. – Dalam suatu kesempatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, mengapa ia mau tidak bergabung dengan partai-partai besar yang lain saja, daripada terus dengan PBB, yang beberapa kali pemilu tidak lolos Parliamentary threshold. Dikatakan, sulit untuk bisa larut dengan partai-partai yang tidak seideologis dengan diri dan partainya. Kita juga mencatat politikus Anies Mata dan Fahri Hamzah, alumnus politikus PKS, mereka lebih tertarik mendirikan partai baru, daripada bergabung dengan partai yang ada. Fenomena lain adalah Amin Rais, dengan partai ummatnya dan Ahmad Yani dengan Masyuminya.
Pada sisi lain, ada sejumlah aktifis politik yang dikenal sebagai Kutu Loncat; asalnya dari Partai Kuning, lalu loncat ke partai Biru, dan kini berganti jaket lagi mengenakan atribut-atribut Jaket merahnya.
Dua fenomena tersebut, dapat dijelaskan hampir tidak akan terjadi ada Kader PKS bisa pindah menjadi kader PDIP, atau sebaliknya. Ini bukan karena penyebabnya adalah musuh bebuyutan, tetapi identitas kedua partai itu diametral (dua kubu yang saling bertentangan).
Sejumlah Kader Golkar, seperti Wiranto, Prabowo, Surya Paloh, keluar dari partai yang membesarkan, lalu mendirikan partai-partai baru seperti Hanura, Gerindra dan Nasdem.
Pengamat politik Adi Prayitno membeberkan alasan di balik fenomena berpindahnya kader partai dalam jumlah banyak ke satu partai lainnya. Menurut Adi, fenomena yang sering ditemui jelang Pemilu ini karena dua faktor.
Faktor pertama karena rendahnya party identity (Identitas Partai)yang dimiliki oleh politisi. Kondisi ini, kata Adi, yang menyebabkan berpindah partai dianggap jadi suatu hak yang biasa di konstelasi politik Indonesia.
“Orang kita melihat politik itu, partai tidak lebih dari sekedar kendaraan politik bukan sebagai sebuah instrumen perjuangan ideologis untuk menegakkan dan memperjuangkan nilai-nilai politik tertentu,” kata Adi saat dihubungi, Sabtu, 4 Maret 2023.
Adi berujar, karena parpol sering dianggap sebagai kendaraan yang dirental salam mobilisasi politik untuk maju dalam kontestasi baik itu pileg, pilpres atau pilkada, maka tak mengherankan mudahnya elit politik berganti partai politik
Faktor kedua, kata Adi, adalah penilaian parpol yang dianggap tidak menguntungkan elit secara politik. Sehingga dengan pertimbangan itu, menurut Adi, banyak politisi yang keluar partai mencari partai baru.
“Mencari pelabuhan baru di partai politik baru yang bisa menampung aspirasi. Dan tentu saja yang paling penting memberikan akses terhadap hak politik yang seluas-luasnya,” ucap Adi.
Adi menyatakan pola politik yang ada pada politikus saat ini adalah untung dan rugi. Sehingga kalau partai lamanya sudah tidak menguntungkan secara politik, tidak kondusif secara politik, politisi bersangkutan pasti akan mencari pelabuhan partai politik baru. “Yang memberikan jaminan eksistensi baru dan jaminan kemenangan,” katanya
Adi melihat proses perekrutan kader parpol merupakan hal yang tak bisa dianggap sepele. Menurut Adi untuk menghasilkan kader-kader berkualitas, proses rekrutmennya mesti berlangsung selektif. “Kaderisasi dan rekrutmen politik harus ketat,” kata dia.
Menurut Adi bila proses seleksi dan kaderisasi yang ketat dilaksanakan suatu parpol maka tidak semua orang dapat kekuar masuk partai. “Supaya tidak semua orang mudah ke luar masuk partai,” kata dia.
