Oleh Damai Hari Lubis
Oleh Damai Hari LubisAda saatnya sebuah bangsa merasa kepalanya dipukul pelan, tapi terus-menerus. Bukan oleh musuh, bukan oleh bencana, melainkan oleh tontonan yang berulang: Fufu, Fafa, dan bapaknya. Nama itu terdengar seperti boneka, seperti tokoh kartun yang mestinya hanya lucu di dunia anak-anak. Tapi di negeri ini, nama itu dipaksa masuk ke ruang politik, menjadi bagian dari percakapan serius tentang masa depan.
Publik tentu bukan tanpa nalar. Mereka tahu, panggung politik mestinya bukan ruang bermain keluarga. Mereka sadar bahwa negara tak boleh direduksi menjadi album foto, di mana wajah anak-anak pemimpin dipasang rapi dengan bingkai megah. Dan ketika kesadaran itu berulang kali ditabrak dengan kenyataan, muncullah satu kata yang makin sering terdengar: jenuh.
Ketidaksukaan publik bukan lagi sekadar kritik yang samar, tapi sudah naik ke ubun-ubun. Ada gregetan yang tak lagi bisa ditutup dengan humor. Karena setiap kali layar televisi menyala, atau berita daring bergulir, yang muncul bukan gagasan, bukan terobosan, melainkan kabar tentang anak-anak bapak itu. Publik dipaksa menonton, seperti penonton yang tak bisa meninggalkan gedung teater meski sandiwaranya murahan.
Nepotisme, yang dulu dianggap aib, kini tampil dengan percaya diri. Ia hadir bukan di ruang belakang, tapi di panggung utama. Di masa lalu, keluarga penguasa mungkin masih menyamarkan ambisinya dengan sopan santun politik. Kini, ia tampil terbuka, bahkan disertai senyum ramah yang seolah menganggap semua orang sudah maklum.
Tapi publik belum kehilangan ingatan. Mereka tahu, sejarah selalu mengajarkan pola yang sama. Dari Roma kuno, ketika kaisar mengangkat kerabatnya sebagai penerus, rakyat dipaksa percaya bahwa darah lebih berharga daripada kebijaksanaan. Dari Asia Timur, ketika dinasti mengikat negara dengan silsilah, rakyat dipaksa menukar nasibnya dengan loyalitas pada keluarga. Bahkan di abad modern, praktik itu masih mengendap: di Korea Utara, kita melihat sebuah negara dijalankan seperti warisan rumah tangga.
Indonesia, dengan segala klaim modernitas dan demokrasinya, kini sedang berjalan ke arah yang sama. Tentu dengan kostum berbeda: jargon pembangunan, proyek raksasa, dan narasi keberlanjutan. Tapi di balik semua itu, orang bisa melihat jelas benang merahnya: ini adalah soal dinasti, bukan soal bangsa.
Ada yang menyebutnya strategi politik, ada yang menamainya konsolidasi. Tapi publik, dengan nalar sehatnya, hanya mendengar gema kosong. Kata-kata itu terdengar seperti plastik tipis yang membungkus barang basi: rapuh, gampang sobek, dan tak menutupi bau yang menyengat.
Yang paling getir bukanlah kemunculan Fufu atau Fafa itu sendiri. Yang paling getir adalah sikap bapaknya, yang seperti tak pernah cukup dengan kekuasaan. Kekuasaan, kata Lord Acton, cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Tapi di sini, kita bahkan menyaksikan sesuatu yang lebih banal: kekuasaan yang diwariskan sambil tersenyum, seolah-olah negara ini memang sekadar kebun keluarga.
Maka publik pun gregetan. Bukan karena wajah anak-anak itu—sebab publik bisa memaklumi ambisi personal siapa pun. Gregetan muncul karena panggung politik yang mestinya ruang bersama, kini dipenuhi kepentingan pribadi. Gregetan lahir karena suara rakyat terasa tak lebih penting dibandingkan kehendak bapak itu.
Dan di sinilah tragedinya. Demokrasi, yang dulu didamba sebagai jalan keluar dari feodalisme, kini justru diisi kembali oleh watak feodal. Bukan raja, tapi bapak. Bukan pangeran, tapi anak-anaknya. Perubahan hanya terjadi pada istilah, bukan pada watak.
Publik mungkin masih bisa menertawakan ini, dengan tawa hambar. Tapi tawa itu sesungguhnya lebih mirip dengan tangisan yang tertahan. Sebab jauh di lubuk hati, orang tahu: ketika masa depan bangsa dipertaruhkan di tangan keluarga inti, yang hilang bukan hanya harapan politik, tapi juga martabat publik itu sendiri.
Dan pertanyaan pun menggantung di udara, pahit dan getir: apakah bangsa ini masih punya ruang untuk percaya, ketika panggung politiknya sudah berubah menjadi album keluarga?
