Fusilatnews – Kemiskinan yang kita saksikan hari ini bukanlah peristiwa tiba-tiba. Ia adalah hasil akumulasi dari kebijakan yang diambil, diabaikan, atau bahkan diselewengkan oleh para pemimpin di masa lalu. Dalam logika sederhana, jika suatu negara memiliki sumber daya alam melimpah, tenaga kerja yang produktif, serta posisi geopolitik strategis, namun masih menyisakan jutaan rakyat miskin, maka masalah utamanya bukan pada rakyatnya, melainkan pada cara negara dipimpin.
Fenomena termarginalkannya rakyat kecil lahir dari keputusan-keputusan politik yang lebih berpihak pada kepentingan elite ketimbang kebutuhan masyarakat luas. Misalnya, ketika orientasi pembangunan lebih menitikberatkan pada proyek-proyek mercusuar atau infrastruktur besar, sementara sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian dikesampingkan, maka yang terjadi adalah jurang kesenjangan sosial yang semakin lebar.
Negara sebagai Produsen Kemiskinan
Dalam kacamata kritis, negara justru sering berperan sebagai produsen kemiskinan. Kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, misalnya, telah memukul para petani. Subsidi yang dicabut atau dialihkan ke sektor yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat kecil membuat mereka semakin rapuh. Buruh terjebak pada sistem upah murah tanpa perlindungan sosial memadai, sementara lapangan kerja berkualitas minim tersedia.
Akibatnya, kelompok masyarakat miskin bukan hanya lahir, tetapi juga terus direproduksi oleh sistem yang gagal memberi keadilan. Mereka menjadi termarginalkan bukan karena tidak bekerja keras, melainkan karena kebijakan negara menutup akses pada peluang hidup yang lebih baik.
Jokowi dan Beban Kesalahan
Dalam dua periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo seharusnya punya kesempatan untuk memutus rantai kesalahan masa lalu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jokowi lebih sibuk dengan ambisi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ketimbang menjawab persoalan mendasar rakyat. Utang negara terus membengkak, angka pengangguran terselubung meningkat, sementara ketergantungan pada impor pangan semakin dalam.
Alih-alih memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kebijakan Jokowi justru kerap memperlebar luka lama. Petani, nelayan, buruh, hingga kelas menengah perkotaan, semuanya merasakan beban yang tidak pernah ringan. Dengan demikian, Jokowi bukan hanya pewaris kesalahan masa lalu, tetapi juga turut memperpanjang dan memperdalamnya.
Prabowo dan Pernyataan yang Menggugah
Di sinilah relevansi pernyataan Prabowo, “Kemiskinan terjadi akibat dari pemimpin yang tidak pandai.” Pernyataan ini mengandung logika tajam: bahwa kualitas kepemimpinan menentukan kualitas hidup rakyat. Ketidakmampuan pemimpin membaca prioritas, mengambil kebijakan yang tepat, dan menolak intervensi kepentingan oligarki, adalah akar dari kemiskinan.
Jika pemimpin gagal menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, maka hasilnya adalah kemiskinan struktural yang terus diwariskan lintas generasi. Logika ini menjelaskan bagaimana keputusan politik hari ini akan menentukan nasib rakyat sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.
Penutup
Kemiskinan saat ini memang dapat dilihat sebagai produk pemimpin masa lalu, namun bukan berarti pemimpin masa kini bisa berlepas tangan. Justru tantangan terbesar seorang pemimpin adalah keberanian untuk menghentikan lingkaran setan tersebut. Jokowi gagal menjawab tantangan itu dan bahkan ikut memperdalam jurang kemiskinan.
Dengan demikian, ucapan Prabowo menemukan momentumnya: kemiskinan lahir dari pemimpin yang tidak pandai. Tidak pandai dalam arti gagal membaca kebutuhan rakyat, gagal menegakkan keadilan sosial, dan gagal memutus warisan kebijakan yang salah. Karena pada akhirnya, kemiskinan bukanlah sekadar soal angka, melainkan cermin dari kualitas kepemimpinan sebuah bangsa.
