Jakarta-Fusilatnews.—Pemerintah sedang membahas rasionalisasi penggajian untuk menteri. Hal tersebut terkait dengan rencana pemerintah menaikkan gaji mereka. Namun rencananya, kenaikan tersebut belum bisa dilakukan pada 2024. “Saya belum siapkan. Tapi tadi kita kan membahas mengenai keseluruhan rasionalisasi dari penggajian. Tapi ini kan 2024 kan sudah jalan APBN-nya,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023). “Jadi nanti (rencana kenaikan) untuk rekomendasi untuk pemerintahan baru barangkali bisa. Tapi saya tadi diminta untuk menyiapkan saja dulu,” tambahnya.
Dilansir dari pemberitaan Kompas TV, gaji dan tunjangan menteri di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Sedangkan untuk tunjangan menteri, hal ini juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001. Mengacu pada peraturan tersebut, gaji pokok seorang menteri di Indonesia ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Sementara itu, tunjangan yang diterima menteri adalah sebesar Rp 13.608.000 per bulan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 2e Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu. Tunjangan tersebut berlaku juga bagi Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, serta pejabat lainnya yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara. Jika digabungkan antara gaji dan tunjangan yang diterima, total pendapatan seorang menteri negara dalam sebulan adalah sebesar Rp 18.648.000.
