Menurut Ganjar, setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Terlebih, pembangunan IKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) guna mempersiapkan penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024. di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11) kemarin.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Pernyataan Capres Ganjar ini sebagai tanggapan terhadap sikap oposisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) yang memperoleh dukungan dari calon Presiden Anies Baswedan yang terang- terangan menolak proyek pembangunan IKN
Menurut Ganjar, setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Terlebih, pembangunan IKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
“Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan,” kata Ganjar
Ganjar melontarkan jawaban yang serupa ketika ditanya mengenai setuju atau tidaknya IKN dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Seluruh undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) kompak melontarkan kritik terhadap pembangunan IKN.
Anies menilai Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata dibandingkan pembangunan yang berfokus di satu titik. Sementara Cak Imin mengaku enggan berpindah ke IKN dan memilih untuk tinggal di Jakarta lantaran IKN dinilai belum layak untuk ditinggali.
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan program ambisius pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut rencana, pemindahan IKN dimulai tahun depan hingga 2045.
“Banyak yang berminat, tetapi kan sampai sekarang sudah lebih dari 300 LOI yang sudah ditandatangani, saya kira itu sudah segera akan (berinvestasi),” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (20/11).
Jokowi mengklaim sedikitnya 300 letter of intent (LOI) terkait investasi asing di IKN Nusantara. Jokowi mengaku selalu menyampaikan progres pembangunan IKN di setiap kunjungan kenegaraan.
