Jakarta, Fusilatnews.– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim). Di antaranya, ruang kerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa serta Wakil Gubernur Emil Dardak. KPK pun membuka peluang memanggil keduanya. Yuk, siap-siap?
Penggeledahan oleh tim penyidik itu masih berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap dana hibah Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak. Sejumlah penyidik KPK menggeledah ruang kerja kantor Gubernur Jatim dan memboyong tiga buah koper.
Sementara, Khofifah sendiri menegaskan bahwa tidak ada berkas-berkas yang dibawa penyidik dari ruang kerjanya maupun Emil. Meski begitu ia tak menampik ada sejumlah berkas dan dokumen yang diamankan tim KPK dari ruang lain di lingkungan kantor Pemprov Jatim.
“Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang wagub tidak ada dokumen dibawa, di ruang sekda ada flashdisk yang dibawa, posisinya seperti itu,” kata Khofifah di sela menghadiri Apel Gelar Pasukan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (22/12) pagi, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Usai penggeledahan tersebut, lembaga antirasuah itu tidak menutup peluang memanggil Khofifah-Emil ke Gedung Merah Putih. KPK pun berharap agar para pihak yang dipanggil bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan. “Siapa pun pasti akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka sehingga menjadi makin terang dan jelas,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (22/12).
Sebelumnya, Sahat telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK buntut kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Jawa Timur. Ia ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Rusdi yang merupakan staf ahli Sahat; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid; dan Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi alias Eeng.
Atas tindakannya itu, Sahat dan Rusdi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Abdul Hamid dan Eeng selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (F-2)
