Jakarta, Fusilatnews. — Hasil survei Charta Politika Indonesia mencatat institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan DPR menjadi lembaga negara yang paling tidak dipercaya publik dibanding lembaga lain. Nah, lho!
Dalam survei yang dirilis Kamis (22/12), tingkat kurang percaya publik kepada Polri mencapai 31,1 persen. Sementara itu tingkat kurang percaya publik kepada DPR mencapai 32,6 persen. Kedua lembaga itu juga mencatat angka tertinggi sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya sama sekali.
Tingkat ketidakpercayaan itu paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lain seperti Kejaksaan Agung, MPR, bahkan Mahkamah Agung (MA) yang belakangan tengah tersandung kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan tingkat kepuasan publik kepada Polri mengalami kenaikan dari angka terendah yang pernah tercatat pada September 2022 lalu, mencapai 54 persen. Catatan angka itu bersamaan dengan kasus pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
“Tadinya ada di peringkat ketiga, ada di angka 70 persen lebih, itu sempat turun bahkan turun di angka 54 persen dan kita tahu ini disebabkan oleh kasus Ferdy Sambo,” kata Toto sapaan akrabnya secara daring dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).
Sementara itu, TNI dan Presiden masih menjadi lembaga dipercaya publik dalam survei Charta. TNI mengungguli Presiden dengan tingkat kepercayaan mencapai 69,6 persen. Bahkan 19,6 persen menyatakan sangat percaya. Sedangkan tingkat kepercayaan kepada Presiden mencapai 66,8 persen, dan 12,6 persen yang lain menyatakan sangat percaya.
Survei Charta Politika dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih pada 8-16 Desember. Survei menggunakan metode sampel multi stage random sampling dengan margin of error 2,82 persen.
