“Tapi harus dilakukan, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi yang didukung Jokowi enggak layak untuk dipilih”, Saiful Mujani
Bak Gemuruh Guntur, Pemakzulan Jokowi telah meresap ke seluruh penjuru langit, menciptakan dinamika politik yang semakin panas. Itulah siluet pasca-mbahnya Opinion Ambassador Syaiful Mujani, yang dengan tegas menyampaikan, dalam kesimpulan yang tajam, bahwa saatnya Jokowi harus menghadapi proses pemakzulan.
Sebelumnya Mahfud MD, Begawan Hukum tata Negara, Saya ibaratkan sebagai “kaminari” atau halilintar, juga memberi sinyal ijin pemakzulan. Ia memberikan sekilat cahaya terang, setelah di geruduk oleh group petisi 100, pemakzulan Jokowi”- secara prinsip nampaknya beliau setuju – hanya yang ia uraikan adalah soal “terkendala oleh persoalan teknis” saja.
Dua Profesor Begawan itu, dikenal sebagai komandan pasukan elit pembela Jokowi. Saiful Mujani membangun citra dan Mahfud MD melegitimasinya. Namun di penghujung akhir jabatannya – seolah-olah Ia tak sabar harus menunggu Jokowi lengser – ingin menjorokan kelembah pemakzulan sesegera mungkin.
Alasan yang menarik mengapa Saiful Mujani menyatakan sekeras itu adalah untuk menjaga netralitas Pemilu. Sepanjang Jokowi masih bercokol sebagai Presiden, sepanjang itu pula, apalagi sudah deklarasi akan cawe-cawe, Pemilu 24 diprediksi tidak akan berjalan secara Jurdil.
Ini sesuai pesan Para Tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Kebangsaan bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan membicarakan upaya menjaga keutuhan bangsa. Di tengah kondisi apa pun, termasuk pemilu, persatuan bangsa harus tetap dijaga. Semua tantangan akan dapat diatasi ketika persatuan terjaga. Ini adalah alarm – bahwa Indonesia – tidak dalam keadaan baik-baik saja!.
Tentu saja ada dalam radar berfirkir Syaeful Mudjani, bahwa soal kendala waktu dan prosedur hukum pemakzulan seperti apa yang diuarikan oleh Mahfud MD. Agenda pemakzulan politik dalam injury time ini, akan melahirkan efek politik kesemua penyelenggara Negara, agar dapat menjaga marwah kehidupan yang bermartabat dalam menjalan roda pemerintahan. Kata lain – menjaga proses pemilihan umum 24 ini sesuai dengan harapan semua pihak “Jurdil”.
Saya sebutnya proses pemakzulan bisa jadi sampai Oktober tahun ini tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai, oke.” jelas Saiful Muzani kepada awak media.
Namun Saiful Mujani mendesak pemakzulan tetap dilakukan untuk memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih.
“Tapi harus dilakukan, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi yang didukung Jokowi enggak layak untuk dipilih,” tambahnya.
Peneliti PolMark Research Centre, Eep Saefulloh Fatah berpendapat, ada empat faktor peluang pemakzulan pejabat tinggi negara atau impeachment pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pertama, yaitu ada skandal yang menyangkut langsung dengan Presiden. Artinya jika persoalan menyangkut langsung dengan pemimpin negara maka dapat menjadi landasan pemakzulan tersebut.
“Kalau bisa membuktikan bahwa memang ada skandal, ada kekeliruan serius dan mendasar ada pelanggaran penyelewengan kekuasaan yang bisa dibuktikan, dan berkaitan langsung dengan presiden adalah pelakunya, itu sudah tersedia faktor pertama,” kata Eep di YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (26/10/2023).
Berkaitan dengan kasus batas usia capres dan cawapres yang ditetapkan Mahkamah Konstitusional (MK), dalam putusan MK itu, dinilai menjadi jalan mulus bagi putera sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024.
Faktor kedua, adalah kegagalan kebijakan-kebijakan yang dirasakan secara nyata. Terkait hal ini masyarakat selalu terlena dengan hasil survei kepuasan pemerintahan.
“Ketiga adalah resistensi parlemen yang melembaga dan kuat sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan lain-lain dari gerakan sosial di liarnya,” ujar Eep. Isu Politik Dinasti Bisa Berdampak Negatif ke Cawapres Gibran
Terakhir, Eep mengatakan bahwa keresahan publik yang meluas dapat memakzulkan pemerintah saat ini. Meskipun saat ini keresahan belum meluas, namun demikian apabila sudah bertumpuk akan menyebabkan sebuah ledakan atau disebut dengan istilah silent majority.
