Di tengah hiruk-pikuk diplomasi lingkungan yang kian bising di panggung internasional, Indonesia mendadak tampil bukan sebagai penyelamat iklim, melainkan sebagai contoh buruk dunia. Bukan karena pidato para pemimpinnya, tetapi karena gambar-gambar memilukan dari Sumatra yang kini memenuhi halaman depan media global: banjir bandang, tanah longsor, desa-desa hilang ditelan lumpur, dan ratusan nyawa melayang seperti angka statistik yang terus bertambah.
Dalam beberapa hari terakhir, Reuters, AP News, hingga The Guardian menyoroti bencana dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir bandang meratakan perkampungan, memutus jalan negara, dan membuat lebih dari sejuta warga mengungsi. Rumah sakit kewalahan, akses air bersih lenyap, dan penyakit mulai menular di tempat-tempat pengungsian yang terlalu padat. Para penyintas terpaksa meminum air banjir yang kotor, sementara pemerintah sibuk menghitung estimasi kerugian yang mencapai miliaran dolar.
Dunia melihat Indonesia bukan sebagai negara tropis yang kaya, tetapi sebagai negeri yang “hancur oleh ulahnya sendiri”. Karena para pakar internasional sepakat: curah hujan ekstrem hanyalah pemantik—deforestasi adalah bahan bakarnya. Hutan-hutan yang dulu menjadi benteng alami Sumatra telah berubah menjadi perkebunan, konsesi tambang, dan lahan-lahan gundul yang tak lagi sanggup menahan amukan air dari pegunungan.
Ironi paling getir muncul ketika dibandingkan dengan retorika yang sering dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional. Di panggung global, ia bicara tentang solidaritas lingkungan, keberlanjutan, dan moralitas baru dunia yang menjadikan isu lingkungan sebagai agama universal. Namun ketika kamera tak lagi menyorot, dan ketika banjir bandang di Sumatra menjadi subjek utama media internasional, tampak jelas bahwa kata-kata itu tak berhasil memanggil perubahan di dalam negeri.
Jika Prabowo membaca laporan-laporan internasional itu, sejatinya ia harus merasa tertampar. Sebab, tak ada yang lebih memalukan bagi seorang pemimpin daripada melihat realitas di lapangan membongkar konsistensi moral yang ia suarakan di forum global.
Banjir Sumatra bukan hanya tragedi—ia adalah testimoni tentang bagaimana negara ini memperlakukan alamnya. Deforestasi massif, izin-izin tambang yang berlimpah, pembiaran terhadap korporasi serakah, dan minimnya restorasi ekologis kini menagih utang. Dan dunia memperhatikan, sambil geleng kepala.
Di era ketika lingkungan hidup telah menjadi agama global, Indonesia justru menjadi penganut paling lalai.
Saat negara-negara lain berlomba menghijaukan kembali bumi, menurunkan emisi, memperbaiki tata kelola air, dan mengurangi deforestasi, Indonesia masih sibuk menegosiasikan batas toleransi kerusakan. Kita menanam satu pohon untuk setiap seribu yang ditebang, lalu menyebutnya kemajuan.
Banjir Sumatra adalah peringatan keras: kehancuran ekologis bukan lagi ancaman masa depan—ia sedang terjadi, sekarang. Ia menghampiri rumah-rumah warga, merenggut nyawa, memusnahkan desa, dan menguras kas negara. Dan selama kita terus mengabaikan akar persoalan, tragedi berikutnya tinggal menunggu giliran.
Jika Prabowo ingin benar-benar dihormati di panggung dunia, bukan sekadar dielu-elukan karena pidato yang gagah, maka pembuktiannya ada di sini: di hutan-hutan yang tersisa, di sungai-sungai yang coklat pekat, di perbukitan Sumatra yang kini dibiarkan telanjang. Dunia tak membutuhkan orator lingkungan. Dunia membutuhkan pemimpin yang berani menindak, menghentikan, dan membangun ulang.
Karena ketika dunia menunjuk pada Indonesia, mestinya mereka melihat harapan—bukan peringatan.
