Kritik tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin deras mengalir, bak air bah yang tak terbendung. Sosok muda yang seharusnya membawa harapan dan pembaruan justru kini terjebak dalam labirin kegagalan dan ketidakmampuan. Netizen, sebagai representasi suara rakyat, terang-terangan memberi rapor merah kepada Gibran. Sebuah catatan buruk yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja dan kapasitasnya. Maka, pertanyaannya: apa yang harus dilakukan?
Dari Ambisi ke Kekecewaan
Keputusan Gibran untuk maju dalam dunia politik nasional dipandang banyak pihak sebagai ambisi pribadi yang lebih mengandalkan privilege ketimbang kemampuan. Nama besar keluarga Jokowi jelas menjadi tiket emas yang membawanya ke puncak kekuasaan. Namun, kekuasaan tanpa kompetensi hanya akan menjadi bencana. Lihat saja, dalam waktu singkat, berbagai isu terkait kepemimpinannya mencuat, mulai dari kebijakan yang tidak tegas hingga ketidakmampuannya menghadapi tekanan politik.
Ketika rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang tangguh, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan, Gibran justru terlihat canggung dan terkesan sebagai boneka kekuasaan. Keberadaan di lingkaran elite politik membuatnya lebih sibuk mengamankan kepentingan oligarki daripada fokus pada tugas utamanya: melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat.
Rapor Merah untuk Wakil Rakyat
Rapor merah yang diberikan netizen bukan tanpa alasan. Kebijakan-kebijakan strategis yang seharusnya menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil justru nihil. Program-program yang digadang-gadang mampu membawa perubahan, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, tak lebih dari janji manis tanpa realisasi yang berarti.
Sebaliknya, kebijakan populis yang sekadar mencari popularitas terus bermunculan. Hal ini hanya membuktikan bahwa Gibran belum memiliki visi kepemimpinan yang jelas. Dalam situasi negara yang penuh dengan tantangan global seperti inflasi, ketimpangan ekonomi, dan ancaman kedaulatan nasional, Indonesia butuh lebih dari sekadar sosok muda yang hanya membawa nama besar. Indonesia butuh pemimpin sejati.
DO dari Istana?
Pendapat netizen yang meminta Gibran “di-DO” dari Istana mencerminkan kemarahan rakyat terhadap minimnya kontribusi nyata dari sang wakil presiden. Ide ini, meski terdengar ekstrem, layak menjadi refleksi bagi para elite politik. Mengapa rakyat, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari segala kebijakan, justru merasa tidak terlindungi, tidak terdidik, dan tidak sejahtera di bawah kepemimpinan mereka?
Jika pemimpin yang sedang menjabat tidak mampu memenuhi ekspektasi, maka mengganti dengan sosok yang lebih kompeten, tegas, jujur, dan berintegritas adalah solusi yang logis. Demokrasi bukan tentang melanggengkan kekuasaan, melainkan tentang memastikan bahwa kepemimpinan selalu berada di tangan yang terbaik.
Belajar dari Sejarah
Sejarah Indonesia penuh dengan sosok pemimpin yang dihormati bukan karena privilege mereka, melainkan karena keberanian dan ketulusan mereka dalam membela rakyat. Nama-nama seperti Bung Karno dan Bung Hatta tidak pernah diingat hanya karena mereka berasal dari keluarga terhormat, tetapi karena ide-ide besar dan keberanian mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.
Bandingkan dengan saat ini, ketika nama besar lebih diutamakan daripada rekam jejak dan kapasitas. Jika keadaan ini dibiarkan, demokrasi Indonesia akan terus mundur, dan rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
Saatnya Bertindak
Rapor merah untuk Gibran adalah sinyal bahwa rakyat tidak puas dengan kinerja sang wakil presiden. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh elite politik untuk lebih serius dalam menjalankan amanah rakyat. Bukan hanya Gibran, tetapi juga semua pemimpin yang saat ini menduduki jabatan strategis harus mengevaluasi diri. Jika mereka tidak mampu memenuhi ekspektasi, maka mereka harus rela mundur demi kebaikan bangsa.
Rakyat Indonesia sudah cukup lelah dengan pemimpin-pemimpin yang hanya pandai berbicara tanpa bukti nyata. Indonesia butuh sosok yang bisa membawa perubahan, melindungi rakyat, mencerdaskan bangsa, dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Jika Gibran tidak mampu menjadi sosok tersebut, maka bukan hal yang berlebihan untuk meminta ia keluar dari Istana.
Pada akhirnya, jabatan adalah amanah, bukan hak. Jika amanah itu gagal dijalankan, maka kepergian dari kursi kekuasaan bukanlah aib, melainkan sebuah tanggung jawab. Demi Indonesia yang lebih baik, sudah saatnya para pemimpin, termasuk Gibran, belajar menerima kritik dan mengambil langkah yang benar. Karena di balik rapor merah ini, ada suara rakyat yang tak boleh diabaikan.
