Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Benar prediksi saya. Amuk massa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan menimbulkan efek domino alias merembet ke daerah lain. Menginspirasi daerah lain.
Lihat saja Kota Cirebon, Jawa Barat. Elemen-elemen masyarakat di sana mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa seperti yang terjadi di Pati, Rabu (13/8/2025) kemarin. Pemicunya pun sama: kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencekik leher.
Bahkan jika di Pati kenaikan PBB itu “hanya” 250℅, di Cirebon sampai empat kali lipatnya, yakni 1.000℅.
Elemen-elemen masyarakat di Kota Udang itu pun mulai geram. Mereka mengaku sudah mengajukan protes sejak Januari lalu. Namun suara mereka dianggap angin lalu. Mereka dianggap hanya mewakili 1℅ rakyat Cirebon.
Adapun aksi demo yang berlangsung di Pati bertujuan menuntut Bupati Sudewo mundur. Aksi itu berlangsung anarkis. Segala yang ada di tempat demo, yakni Alun-Alun Kabupaten Pati, dilemparkan: botol, sandal, sampai batu-batu. Bahkan ada mobil yang dibakar.
Adapun pemicu demo, sekali lagi, adalah kenaikan PBB hingga 250℅. Plus: arogansi sang bupati.
Saat masyarakat mengancam akan menggelar aksi demo, dengan jemawa Sudewo menantang: jangankan 5 ribu orang, 50 ribu orang pun saya hadapi.
Akhirnya, aksi demo ribuan orang itu benar-benar terjadi. Sudewo yang berusaha menemui demonsttan untuk menyampaikan permintaan maaf justru menjadi sasaran amuk massa. Beruntung dia selamat setelah dikawal aparat dengan ketat.
Semula tuntutan warga adalah agar Sudewo membatalkan kenaikan PBB 250℅ itu sekaligus minta maaf. Namun, ketika dua tuntutan itu sudah dipenuhi, tuntutan berikutnya muncul lagi: mundur dengan ksatria atau dilingserkan dengan paksa!
Namun Sudewo bergeming. Politikus Partai Gerindra ini berdalih dirinya dipilih oleh rakyat secara demokratis.
DPRD pun tidak tinggal diam. Setelah didesak massa, lembaga legislatif daerah ini kemudian memutuskan untuk membentuk panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Sudewo. Nasib Sudewo pun di ujung tanduk.
Apalagi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir pria kelahiran Pati tahun 1968 itu diduga terlibat kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pertanyaannya, akankah rencana aksi unjuk rasa di Kota Cirebon benar-benar terlaksana? Massa akan sekadar menuntut permintaan maaf dan pembatalan kenaikan PBB yang mencapai hingga 1.000℅ atau lebih dari itu, yakni agar Walikota Effendi Edo mundur?
Dan akan seperti apakah respons Effendi Edo nantinya jika benar-benar ada rencana demo, apakah politikus Partai Golkar itu juga akan menantang rakyat sebagaimana Sudewo?
Apakah DPRD Kota Cirebon juga akan membentuk pansus hak angket untuk memakzulkan Effendi Edo seperti DPRD Pati?
Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, bukan hanya Kota Cirebon yang terancam aksi demo. Daerah-daerah lain pun sama. Terutama yang menaikkan PBB gila-gilaan.
Bahkan apa yang terjadi di daerah bisa merembet ke pusat. Presiden Prabowo Subianto pun bisa menjadi sasaran kemarahan rakyat karena kebijakan-kebijakannya yang tidak pro-rakyat.
Misalnya menaikkan tarif pajak. Lalu bagi-bagi kue kekuasaan ke kroni-kroninya, seperti semua wakil menteri yang merangkap Komisaris BUMN. Termasuk Silfester Matutina yang menjadi Komisaris BUMN meskipun statusnya sebagai terpidana.
Rakyat sedang dilanda prahara: harga barang melambung, banyak pemutusan hubungan kerja, sehingga pengangguran kian merajalela. Jurang kaya-miskin kian menganga.
Kondisi rakyat ibarat api dalam sekam. Bak rumput kering-kerontang. Disulut api sedikit saja bisa terbakar. Dan penyulutnya bisa jadi adalah kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dan pemerintah pun bisa dilaknat oleh rakyat.
