Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said mengatakan ketiadaan grafik tabulasi suara di Sirekap menimbulkan banyak pertanyaan.
Jakarta – Fusilatnews – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghapus grafik perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). mengakibatkan Masyarakat tak bisa melihat lagi tampilan perolehan suara pilpres dan pileg secara nasional.
Untuk melihat perolehan suara, masyarakat harus membuka satu per satu hasil dari setiap TPS. Adapun jumlah TPS mencapai 823.220 yang terdiri dari 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 di luar negeri.
Keputusan KPU itu menuai kritik dan tudingan curang dari berbagai pihak. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja bahkan mempertanyakan keputusan KPU menghapus grafik tersebut.
“Seharusnya SOP-nya (standar operasional prosedur) seperti apa? Kan, kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Bagja lantas mengingatkan KPU agar sistem yang dibuat tetap berpedoman pada standar. Ia menegaskan KPU harus menampilkan data yang seharusnya ada.
“Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan,” ujarnya.
Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said mengatakan ketiadaan grafik tabulasi suara di Sirekap menimbulkan banyak pertanyaan.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan banyaknya kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu.
“Itu beri satu bukti bahwa terjadi banyak kejanggalan. Tayangan itu hanya front line, hanya wajah. Tapi di belakangnya ada mesin, sistem, orang, dan tindakan-tindakan, policy,” kata Sudirman di kawasan Melawai, Jakarta, Rabu.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyarankan KPU melakukan audit forensik. Ia berpendapat banyak permasalahan dalam Sirekap.
“Karena banyak masalah, mestinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan.
Kritik juga datang dari Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati. Ia menilai kebijakan KPU menghapus grafik suara pemilu itu tidak tepat jika alasannya untuk menghindari polemik di masyarakat.
Menurutnya, KPU seharusnya fokus membenahi sistem yang digunakan Sirekap untuk menjawab polemik yang timbul di masyarakat. Apalagi, proses rekapitulasi suara telah berjalan lebih dari 50 persen.
Khoirunnisa khawatir keputusan KPU menghilangkan grafik suara dari laman Sirekap malah akan menambah kegaduhan di masyarakat.
“Jika ada yang bermasalah, maka seharusnya KPU menjelaskan dan segera memperbaiki Sirekap. Kalau tidak mau ada polemik harusnya Sirekap yang dibenahi,” ujar Khoirunnisa
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan grafik perolehan suara itu dihilangkan karena ada ketidakakuratan sistem yang digunakan KPU. Ia mengatakan penghapusan grafik data Sirekap dilakukan untuk mencegah prasangka publik.
“Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU Kabupaten/Kota akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka,” kata Idham Selasa (5/3).
Di laman tersebut, biasanya ditampilkan total raihan suara pasangan capres-cawapres secara nasional maupun di setiap provinsi. Tayangan hasil penghitungan suara sementara itu dilengkapi grafik lingkaran.
Sejak Selasa malam, sudah tidak ada lagi data total raihan suara capres-cawapres, partai politik untuk Pileg DPR RI, partai politik untuk Pileg DPRD, partai politik untuk Pileg DPRD kabupaten/kota, ataupun calon anggota DPD.
Di website tersebut kini hanya tersedia dokumen C.Hasil dan D.Hasil (formulir rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten). Publik bisa mengunduh formulir tersebut untuk mengecek satu per satu raihan suara peserta pemilu.
