Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan keyakinan penuh bahwa harga beras di pasar akan segera turun. Dalam pernyataannya, Amran menegaskan pemerintah tengah menggelar operasi pasar besar-besaran untuk menstabilkan harga, dengan harapan harga kembali ke tingkat yang wajar.
Salah satu strategi yang dijalankan adalah penyaluran 1,3 juta ton beras hingga akhir tahun, disertai Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. Secara teori, operasi pasar memang bisa menjadi instrumen penting untuk menahan lonjakan harga.
Ada dua alasan mengapa langkah ini dianggap menjanjikan. Pertama, penurunan harga di tingkat konsumen. Mentan Amran mengklaim beras berkualitas baik kini dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kedua, stabilisasi pasokan yang diharapkan mampu mencegah lonjakan harga lebih lanjut.
Namun, sejumlah ekonom mempertanyakan efektivitasnya. Apakah operasi pasar dan bansos beras benar-benar sampai ke rumah tangga yang paling terdampak? Faktanya, distribusi bantuan kerap tidak merata dan terhambat birokrasi di daerah.
Tantangan di Depan Mata
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan kenaikan harga beras terjadi di tingkat penggilingan. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 2,71 persen (month-to-month) dan 4,14 persen (year-on-year). Untuk beras premium, kenaikan tercatat 1,93 persen mtm dan 2,14 persen yoy. Sementara beras medium naik lebih tinggi: 3,07 persen mtm dan 5,96 persen yoy. Data BPS menunjukkan harga beras di penggilingan naik dari Rp12.994 menjadi Rp13.346 per kilogram.
Berdasarkan pengalaman, pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam menstabilkan harga beras:
- Kenaikan harga beras yang terus terjadi, seperti pada semester I-2024 yang naik 3,6 persen.
- Keterbatasan pasokan yang membuat harga mudah terdorong naik.
- Ketergantungan impor, sehingga harga domestik rentan dipengaruhi pasar internasional.
- Distribusi tidak merata, menyebabkan sebagian daerah mengalami kekurangan pasokan.
- Kualitas beras premium yang sulit dijaga konsistensinya di pasaran.
Pemerintah memang telah memperpanjang relaksasi HET dan meningkatkan operasi pasar, namun masih diperlukan strategi yang lebih cerdas dan profesional untuk menuntaskan masalah perberasan nasional.
Optimisme vs Realita
Pertanyaan kritisnya: dengan peta masalah yang ada, apakah optimisme Mentan Amran soal penurunan harga beras dapat terwujud dalam waktu dekat? Atau justru dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fundamental untuk menstabilkan harga?
Mentan Amran berharap harga turun dalam 1–2 minggu mendatang seiring penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton secara bertahap di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melakukan kecurangan, serta mengajak pengusaha beras untuk berbisnis secara fair dan mematuhi aturan.
Semoga ini menjadi percikan permenungan bersama.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
