*Oleh: Mahdi Djakakarta Putra*
Jakarta, Fusilatnews.-– – Hasrul Harun, mantan Bendahara Umum Partai Golkar dan anggota DPRD DKI Jakarta yang vokal di eranya, kini menyatakan kekecewaannya terhadap Partai Golkar di bawah pimpinan Bahlil Lahadalia. Hasrul, yang merupakan tokoh angkatan ’66 dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di Golkar, pernah mengabdi pada masa Gubernur Suryadi Sudirja dan Sutiyoso, dua figur yang sangat loyal pada Presiden Orde Baru.
Menurut Hasrul, Bahlil, yang menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, dianggap telah berkhianat pada semangat reformasi dengan bergabung dalam KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus, yang mendukung pemerintahan Jokowi. Keputusan ini, menurut Hasrul, bertujuan untuk menggagalkan Anies Rasyid Baswedan, sosok cendekiawan dan mantan Gubernur DKI Jakarta yang ia anggap sebagai kader terbaik bangsa yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berani menentang oligarki politik yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Hasrul menyatakan, rakyat DKI Jakarta sangat mengharapkan kembalinya Anies Baswedan sebagai Gubernur, berbeda dengan Ahok yang menurutnya telah menyebabkan penderitaan bagi pribumi dengan menggusur Kampung Bayem. “Anies adalah sosok yang didambakan oleh rakyat DKI yang anti oligarki,” kata Hasrul dalam konferensi persnya di Pondok Rangon, Jakarta Timur.
Kekecewaan terhadap Koalisi KIM Plus dan Golkar
Dalam pertemuan tersebut, Hasrul juga mengkritik tiga partai politik pendukung Anies — NasDem, PKS, dan PKB — yang justru bergabung dengan KIM Plus karena terjebak pada tawaran tiga kursi menteri yang dianggap bisa menutupi biaya logistik Pemilu 2024. Ia menilai keputusan tersebut sebagai penghambat terhadap Keputusan MK Nomor 60/2024, yang menyatakan bahwa wilayah dengan penduduk lebih dari tujuh juta dapat mengajukan calon gubernur.
Lebih lanjut, Hasrul juga menyinggung “dekadensi preman bisnis” Airlangga yang tersandera dalam daftar kasus KKN Presiden Jokowi terkait minyak, yang menurutnya menjadi alasan Airlangga dipaksa mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Posisi tersebut kemudian diambil alih oleh Bahlil Lahadalia, dengan M Sarmuji terpilih sebagai Sekjen.
“Kita harap ada kepastian hukum terkait kejahatan luar biasa ini, apalagi setelah kasus Gibran, pengguna narkoba, yang menjadi Cawapres KIM Plus,” tegas Hasrul.
Nasib Pribumi dan Kritik terhadap Pemerintah
Di sisi lain, Hasrul juga menyoroti penderitaan rakyat pribumi pembayar pajak yang kian meningkat karena mereka harus menanggung utang negara akibat KKN triliunan rupiah yang melibatkan Erick Thohir dan anak-anak Presiden Jokowi tanpa adanya proses pengadilan yang transparan.
Konferensi pers yang dipandu oleh moderator Ficky Balfast ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Inanda Murni, Buyung, Juju Purwanto, Hasril Hasan, dan beberapa tokoh lainnya. Pertemuan ini diadakan di kediaman Taufik Bahaudin, Pondok Rangon, Jakarta Timur, dalam rangka mengkritisi hasil Musyawarah Nasional Golkar 2024.
Dengan kritik keras ini, Hasrul Harun berharap adanya pembenahan di internal Golkar dan pemerintahan agar tidak terjebak dalam arus kepentingan kelompok yang merugikan rakyat dan bangsa Indonesia.
