Jakarta – Fusilatnews — Menanggapi dugaan adanya pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam proses pendaftaran pasangan calon (paslon) Gubernur Jakarta 2024 dari jalur independen, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kekhawatirannya bahwa hal tersebut merupakan upaya menghadirkan pasangan calon ‘boneka’ dalam Pilgub Jakarta.
Hasto menyoroti pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun) sebagai salah satu pasangan yang diusung dari jalur independen. Menurutnya, pencatutan NIK bisa menjadi indikasi adanya upaya tertentu untuk menciptakan calon boneka yang hanya akan memperkuat kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat.
“Kami sedang mengidentifikasi apakah ada anggota internal PDIP yang KTP-nya dicatut untuk kepentingan penciptaan calon boneka,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (17/8/2024).
Meski demikian, Hasto menyatakan bahwa PDIP belum berencana mengambil langkah hukum terkait dugaan pencatutan tersebut. Hal ini disebabkan karena fenomena pencatutan NIK tersebut melibatkan individu warga, bukan organisasi atau partai secara keseluruhan.
“Ini kan yang dicatut adalah orang per orang, bukan PDI Perjuangan. Jadi, ini persoalan individu,” lanjutnya.
Hasto juga menegaskan bahwa PDIP tetap optimis akan mendapatkan dukungan penuh dari rakyat untuk memperjuangkan kedaulatan mereka dalam Pilgub Jakarta. Menurutnya, pasangan calon boneka tidak akan mampu melawan kehendak rakyat yang sejati.
“Apa gunanya kita merdeka jika kedaulatan kita akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan, apalagi jika itu dipersempit oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegas Hasto.
Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua terhadap 826.766 dukungan yang diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat, sementara 332.299 dukungan lainnya tidak memenuhi syarat.
Dugaan pencatutan NIK ini menambah daftar panjang kontroversi dalam persiapan Pilgub Jakarta 2024, dengan semakin banyak pihak yang menyoroti integritas proses demokrasi di ibu kota.
