Menurut Hasto melalui audit tersebut nantinya bisa terlihat mana lembaga survei yang menggunakan metodologi secara benar dan obyektif
Jakarta – Fusilatnews – Menanggapi dugaan PDIP soal adanya upaya menggiring opini Pilpres 2024 digelar satu putaran lewat lembaga survei. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei jelang Pilpres 2024.
“Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Menurut Hasto melalui audit tersebut nantinya bisa terlihat mana lembaga survei yang menggunakan metodologi secara benar.
“Dari aspek perizinan itu juga dimungkinkan adanya suatu intervensi-intervensi terhadap daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu,” katanya.
Sedangkan Politikus PDIP lainnya, Aria Bima secara terpisah menegaskan kalau Is melihat adanya upaya untuk menggiring opini bahwa pilpres mendatang akan berlangsung satu putaran.
Aria menegaskan PDIP telah menjalin komunikasi dengan tim pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait hal itu.
“Kalau komunikasi yang terkait dengan putaran, saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran,” ujar Aria.
“Jadi kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran. Kita cermati betul,” imbuhnya.
Seharusnya lembaga-lembaga survei itu dipertemukan antara satu dengan lainnya, sehingga bisa diuji proses pelaksanaan survei secara akademis.
“Nah, mengarah membentuk opini satu putaran lewat lembaga survei itu tampak jelas, sehingga satu putaran yang dibuat oleh lembaga survei,” katanya.
Menanggapi manuver PDIP , Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mempersilahkan jika memang ada pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei.
Nusron berkata jika perlu, diundang ahli dari negara lain atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengaudit lembaga survei.
“Silakan mau bentuk komite independen, kalau perlu panggil dari Amerika, atau dari PBB, enggak apa-apa. Panggil ahli dari Amerika, dari PBB, dari Harvard atau dari mana untuk itu,” kata Nusron di Media Centre TKN, Jakarta Selatan, Selasa (2/1) malam.
Menurutnya, semakin banyak pihak yang mengaudit, TKN makin senang karena hasil survei akan dipastikan semakin kredibel.
“Makin kredibel dan hasilnya makin tambah jelas, silahkan. Silahkan mau buat komite audit atau dari mana, silahkan,” katanya.
Sambil mempersilahkan, Nusron menegaskan hasil survei ibarat diagnosa penyakit. Jika hasil diagnosa kurang baik, menurutnya diperlukan cara untuk memperbaiki kesehatan, bukan justru mengaudit dokter.
“Ibarat penyakit, kalau penyakitnya itu sembuh, bagus ya alhamdulillah. Kalau memang hasil kurang bagus, tinggal kita perbaiki kesehatan, jangan kemudian menyalahkan dokternya, ibarat survei itu kan kayak dokter, masa kemudian dokternya mau diaudit,” katanya.
Perlu diketahui menganalogikan hasil survei elektabilitas capres dengan hasil diagnosa dokter tentang penyakit pasien tidak relevant dan tidak tepat. Karena analisis diagnosis seorang dokter didasarkan pada gejala dan keluhan pasien sedangkan hasil survei didasarkan pada persepsi dan prefensi masyarakat tentang capres /cawapres
