FusilatNews – Di negeri yang katanya demokratis, pertanyaan sederhana bisa berubah jadi dosa besar. “Apakah Anda sudah melihat ijazah asli Jokowi?”—sebuah tanya yang mestinya bisa dijawab dengan “sudah” atau “belum”, kini berubah menjadi huru-hara politik, drama moralitas, hingga gugatan hukum berlarut-larut.
Tapi jangan tanya Roy Suryo soal itu. Ia justru menyahut dengan gaya khas orang yang lama berkecimpung di dunia konten visual: “Lha Jokowi saja tidak punya.” Sebuah jawaban yang tentu bisa membuat pasal-pasal karet UU ITE menggeliat, sebab logika seperti itu lebih mudah dianggap hoaks ketimbang jadi pintu klarifikasi.
Namun, pernyataan itu menyentil satu absurditas yang lebih dalam: yang dicari bukan siapa yang ngomong, tapi mana bukti aslinya? Di jagat media sosial, beredar banyak versi ijazah Jokowi, semua tampak sahih dari kejauhan tapi misterius jika didekati. Ada ijazah SD dengan kop miring, ada ijazah SMA dengan tanda tangan yang entah dari siapa, ada pula yang tampil dalam sidang, tapi tak pernah diumumkan ke publik sebagai bukti final.
Di negara ini, melihat barang bukti yang sebenarnya adalah kemewahan. Kita diajari untuk percaya kepada narasi, bukan data. Ijazah adalah simbol keabsahan, tetapi ketika keabsahan itu sendiri dilingkupi kabut, rakyat hanya bisa bertanya: Kalau memang asli, kenapa tak ditunjukkan saja?
Analogi paling telak datang dari kasus Ahmad Musadeq. Saat ia mengaku sebagai nabi, tak perlu waktu lama untuk masyarakat (termasuk aparat dan ulama) menyatakan dia sesat. Lalu publik bertanya sinis: “Kalau Musadeq palsu, yang asli mana?” Tentu yang dimaksud bukan soal kenabian dalam keyakinan, tapi soal logika pembuktian. Yang palsu cepat sekali diputuskan sebagai palsu. Tapi yang asli, entah itu nabi, entah itu ijazah, tak pernah juga muncul terang benderang.
Negeri ini memang unik. Kita bisa melihat bukti-bukti kasus korupsi lewat drama OTT KPK yang dramatis. Tapi kita tidak bisa melihat secara terbuka bukti ijazah kepala negara. Kita bisa menyaksikan parade pembangunan Ibu Kota baru yang megah dalam video render 3D, tapi tak bisa menyaksikan secara nyata keaslian dokumen akademik seseorang yang memimpin negara hampir satu dekade.
Bukan soal mempercayai atau tidak. Ini soal akal sehat. Kalau rakyat harus percaya kepada negara, maka negara pun jangan alergi ditanya bukti. Sebab dalam republik yang sehat, pertanyaan kritis bukanlah penghinaan. Ia justru bahan bakar demokrasi.
Tapi sayangnya, di republik ini, kadang pertanyaan yang masuk akal justru dianggap makar. Roy Suryo bisa saja dibungkam. Tapi suara skeptis di akar rumput akan terus bergema: Ijazah asli itu, mana?
