FusilatNews – Pasar keuangan Indonesia sedang gelisah. Indeks merosot, investor mulai ragu, dan pertanyaan yang beredar di ruang-ruang diskusi ekonomi maupun politik terdengar sama: sebenarnya ke mana arah negara ini sedang dibawa?
Selama ini banyak orang berasumsi bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan arah kebijakan sebelumnya—melanjutkan stabilitas, menjaga kesinambungan reformasi, dan mempertahankan keseimbangan antara negara, pasar, dan demokrasi. Namun asumsi itu tampaknya keliru sejak awal.
Jika dicermati secara jujur, pemimpin baru Indonesia tidak pernah benar-benar berbicara tentang continuity. Selama lebih dari satu dekade, ia justru secara konsisten mempromosikan visinya sendiri tentang bagaimana negara ini harus diatur. Sebuah visi yang dibangun di atas lima pilar besar—pilar-pilar yang bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa, tetapi berpotensi mengubah keseluruhan sistem politik dan ekonomi Indonesia.
Dan di situlah kegelisahan mulai muncul.
Negara sebagai Mesin Pertumbuhan
Pilar pertama adalah gagasan tentang pertumbuhan yang digerakkan negara.
Menurut pandangan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran lima persen tidak cukup untuk membawa negara ini menjadi negara maju. Targetnya jauh lebih ambisius: pertumbuhan dua digit, minimal 10 persen.
Dalam logika ini, pasar tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Negara harus masuk secara aktif sebagai motor penggerak ekonomi. Karena itu muncul proyek-proyek besar yang dibiayai negara—mulai dari program makan gratis nasional hingga berbagai proyek pembangunan berskala raksasa.
Gagasan dasarnya sederhana: negara harus menjadi lokomotif yang menarik gerbong ekonomi nasional.
Namun sejarah juga menunjukkan bahwa ketika negara menjadi terlalu dominan dalam ekonomi, efisiensi sering kali menjadi korban.
Demokrasi yang “Disederhanakan”
Pilar kedua menyentuh jantung demokrasi: sistem pemilihan kepala daerah.
Dalam pandangan ini, pemilihan langsung dianggap terlalu mahal. Biaya kampanye yang tinggi membuat kandidat mencari dana dari berbagai sumber. Setelah terpilih, mereka dituding mencari cara untuk mengembalikan modal tersebut—sering kali melalui praktik korupsi.
Solusi yang ditawarkan cukup radikal:
Gubernur dan wali kota tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD.
Jika diterapkan, perubahan ini akan menggeser pusat kekuasaan dari jutaan pemilih kepada segelintir elite partai politik.
Demokrasi yang lahir dari reformasi 1998—yang memberi rakyat hak langsung memilih pemimpinnya—akan mengalami penyederhanaan drastis.
Menahan Uang Agar Tidak Keluar Negeri
Pilar ketiga adalah nasionalisme ekonomi.
Argumennya: Indonesia kaya sumber daya, tetapi keuntungan besar justru dinikmati negara lain. Terlalu banyak bahan mentah diekspor tanpa diolah, sementara laba perusahaan besar sering mengalir ke luar negeri.
Solusi yang diusulkan antara lain:
- Melarang ekspor bahan mentah agar diproses di dalam negeri
- Mewajibkan perusahaan menyimpan keuntungan di bank domestik
- Menekan konglomerasi besar untuk menanamkan kembali investasinya di Indonesia
- Mengarahkan dana swasta untuk membiayai program negara
Tujuannya jelas: menjaga uang tetap berputar di dalam negeri.
Namun kebijakan semacam ini juga berisiko membuat investor internasional merasa tidak nyaman.
Ekonomi yang Dikendalikan dari Jakarta
Pilar keempat adalah kontrol terpusat.
Dalam visi ini, pembangunan nasional tidak boleh dibiarkan berjalan secara acak melalui mekanisme pasar atau otonomi daerah. Negara harus mengoordinasikan semuanya dari pusat.
Konsep yang muncul antara lain:
- Target produksi nasional di sektor pertanian dan sumber daya alam
- Proyek besar ketahanan pangan yang dikendalikan pemerintah
- Ribuan koperasi desa yang diorganisir negara
- Konsep “Indonesia Incorporated”, di mana BUMN, bank, pemerintah daerah, dan konglomerasi bergerak dalam satu arah yang sama
Dalam model ini, pembangunan diarahkan dari Jakarta—bukan lahir dari dinamika pasar atau inisiatif daerah.
Kekuasaan dan Loyalitas Politik
Namun semua gagasan itu tidak mungkin berjalan tanpa satu hal penting: orang-orang yang loyal.
Karena itu pilar kelima sebenarnya bukan kebijakan ekonomi, melainkan strategi politik. Partai politik dibangun, kader dilatih, dan jaringan loyalis ditempatkan di berbagai posisi strategis—mulai dari kementerian, lembaga negara, hingga sektor keamanan.
Logikanya sederhana:
jika ingin mengubah arah ekonomi dan sistem politik negara, orang yang menjalankan sistem itu harus sejalan dengan visi yang sama.
Sebuah Reset Politik?
Di sinilah pertanyaan terbesar muncul.
Jika lima pilar tersebut dijalankan sepenuhnya, sistem politik Indonesia saat ini mungkin tidak lagi cukup untuk menampungnya. Karena itu muncul wacana yang jauh lebih besar: kembali ke Konstitusi asli 1945.
Jika itu benar-benar terjadi, dampaknya sangat besar:
- Otonomi daerah bisa dikurangi dan kekuasaan kembali dipusatkan di Jakarta
- Mahkamah Konstitusi bisa dihapus sehingga undang-undang tidak lagi diuji secara konstitusional
- MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara
- Presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat
- Batas masa jabatan presiden bisa dihapus
Singkatnya, Indonesia akan mengalami reset politik terbesar sejak Reformasi 1998.
Antara Ambisi dan Risiko
Di satu sisi, visi ini menawarkan sesuatu yang menggoda: negara kuat, pertumbuhan tinggi, dan ekonomi yang lebih nasionalis.
Namun di sisi lain, pertanyaannya juga besar:
berapa harga yang harus dibayar untuk itu?
Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa negara yang terlalu kuat sering kali berjalan berdampingan dengan demokrasi yang melemah. Reformasi 1998 lahir justru untuk menghindari konsentrasi kekuasaan seperti itu.
Karena itu kegelisahan pasar mungkin hanya gejala permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam.
Bukan sekadar soal ekonomi.
Melainkan tentang arah masa depan republik ini: apakah Indonesia akan tetap menjadi demokrasi yang terbuka, atau perlahan bergerak menuju model negara yang lebih terpusat dan terkendali.
