Oleh: Nazaruddin
Oleh: NazaruddinDunia sedang menahan napas. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas eskalasi konflik dengan Israel dan Amerika Serikat bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas. Ia adalah lonceng bahaya bagi stabilitas energi global.
Namun di saat negara-negara di Asia bergerak cepat dengan langkah presisi untuk melindungi rakyatnya, pemerintah Indonesia justru terlihat terjebak dalam retorika diplomasi yang tidak relevan—retorika kosong, omon-omon tanpa arah kebijakan yang konkret.
Mitigasi Nyata Versus Himbauan Hampa
Mari melihat kenyataan di depan mata.
Thailand tidak sekadar menghimbau rakyatnya berhemat energi. Pemerintahnya langsung mengambil langkah konkret: membatasi operasional SPBU pada malam hari, mewajibkan kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian birokrasi, serta menerapkan kebijakan penghematan energi secara nasional.
Filipina bahkan mengambil langkah lebih radikal dengan memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu untuk mengurangi konsumsi BBM.
Pakistan menutup atau membatasi aktivitas sekolah untuk menekan penggunaan listrik, sekaligus memangkas jatah BBM kendaraan dinas dan menerapkan sistem empat hari kerja.
Bangladesh juga melakukan langkah serupa: membatasi aktivitas sekolah, mengurangi konsumsi listrik nasional, serta memperketat pembelian BBM.
Lalu, apa yang dilakukan Jakarta?
Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya baru sebatas menghimbau rakyat agar “waspada”, sembari melontarkan wacana tentang energi alternatif yang infrastrukturnya bahkan belum siap menopang krisis yang bisa datang esok pagi.
Langkah diplomatik dengan meminta agar Iran berunding pun terasa naif. Di mata Teheran, Indonesia bukan lagi mitra strategis seperti Tiongkok. Posisi Jakarta yang semakin condong ke orbit kepentingan Amerika Serikat membuat daya tawar Indonesia di meja diplomasi Timur Tengah menjadi semakin lemah.
Akibatnya sederhana: kapal-kapal Indonesia tertahan di Selat Hormuz. Kita berbicara tentang perdamaian, sementara pasokan energi kita justru bergantung pada jalur laut yang sedang terbakar konflik.
Urat Nadi Energi dan Ancaman Fiskal
Ditutupnya Selat Hormuz bukan sekadar gangguan perdagangan. Bagi Indonesia, ini adalah potensi “serangan jantung” bagi fiskal nasional.
Sebagai negara net-importir minyak, lonjakan harga minyak mentah akan langsung menghantam APBN. Dalam situasi seperti ini, tekanan terhadap nilai tukar rupiah hampir tak terelakkan. Pelarian modal (capital outflow) bisa terjadi sewaktu-waktu, menyeret rupiah ke jurang pelemahan yang lebih dalam.
Tanpa langkah antisipatif yang teknis—misalnya pembatasan konsumsi energi—pemerintah hanya akan dihadapkan pada dua pilihan buruk: membiarkan subsidi energi membengkak hingga menggerus anggaran negara, atau menaikkan harga BBM di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.
Efek dominonya jelas: inflasi pangan melonjak, biaya produksi naik tajam, dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi ancaman yang nyata.
Ironi Anggaran: Prioritas yang Tersesat
Di tengah ancaman krisis energi dan tekanan terhadap rupiah, keputusan pemerintah mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menimbulkan ironi kebijakan.
Program populis yang menyedot anggaran besar itu dipaksakan berjalan tanpa evaluasi serius, padahal risiko global sedang membayangi.
Ketika harga minyak dunia berpotensi melonjak dan kurs dolar terus menekan rupiah, ketidakmauan mengevaluasi program fiskal besar seperti MBG hanya memperlihatkan satu hal: skala prioritas negara yang tidak jelas.
Bagaimana mungkin negara memaksakan program makan siang nasional ketika kepastian energi untuk memasaknya sendiri berada dalam ancaman?
Situasi seperti ini perlahan menggerus kepercayaan publik. Rakyat mulai bertanya: apakah negara benar-benar hadir melindungi mereka, atau sekadar hadir untuk menarik pajak tanpa perlindungan nyata?
Berhenti Berhalusinasi
Indonesia tidak membutuhkan pidato berapi-api jika pada saat yang sama negara tidak mampu memastikan satu liter bensin tersedia bagi rakyatnya.
Diplomasi kata-kata tidak akan mengisi tangki bahan bakar yang kosong. Retorika juga tidak akan mampu menahan jatuhnya nilai tukar rupiah.
Jika negara-negara tetangga mampu mengambil langkah konkret untuk memangkas konsumsi energi dan mengantisipasi krisis, mengapa Indonesia masih terjebak dalam wacana dan teori?
Tanpa langkah teknis yang terukur—dan tanpa keberanian memangkas program anggaran yang boros—Indonesia hanya sedang menunggu waktu untuk lumpuh di tengah badai krisis global yang semakin mendekat.
