Jakarta, FusilatNews – Indonesia Police Watch (IPW) meminta perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Wahyu Widada untuk menuntaskan kasus yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pemalsuan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang digunakan sebagai dasar penyitaan harta pribadi Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional.
“Sebab, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius yang mencoreng sistem peradilan di Indonesia,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Laporan polisi terkait kasus ini, kata Sugeng, “mangkrak” satu setengah tahun setelah diajukan oleh Daud Gozali, mantan direksi Bank Centris Internasional melalui laporan yang teregistrasi bernomor: LP/B/298/IX/2023/ SPKT/ BARESKRIM POLRI, tertanggal 18 September 2023.
“Pengaduan itu dilayangkan karena adanya kejanggalan dalam sistem dan kesalahan isi Salinan Putusan MA No 1688 K/Pdt/2003 yang diputus pada 4 Januari 2006. Selain itu, setelah mendapat surat balasan resmi dari MA 17 tahun kemudian, tepatnya 10 Mei 2023 yang menyatakan MA tidak pernah menerima permohonan kasasi BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) melawan Bank Centris Internasional,” jelasnya.
Sedangkan laporan Daud Gozali mengenai dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dan/atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, dan/atau Pasal 263, pada 2 November 2022, menurut Sugeng, ada di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
“Pemalsuan surat yang dilaporkan itu terkait Salinan Putusan MA yang saat ini masih berproses. Ini tidak hanya soal penyitaan yang salah, tapi ada indikasi kejahatan terorganisir untuk merekayasa dokumen hukum lembaga peradilan setingkat MA demi merampas hak seseorang,” cetusnya.
Oleh karena itu, ia memprediksi tindakan pemalsuan ini berpotensi melibatkan pihak-pihak berwenang yang seharusnya memastikan keabsahan dokumen hukum sebelum digunakan untuk eksekusi.
Untuk itu, Sugeng meminta Kabareskrim Komjen Wahyu Widada agar memprioritaskan penyelidikan kasus ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap hukum.
“Pasalnya, kasus ini dapat menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan penyitaan aset yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum yang sah. Sementara Andri Tedjadharma sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa dirinya menjadi korban ketidakadilan dalam kasus ini dan menuntut kejelasan hukum yang berpihak pada kebenaran,” paparnya.
Pemegang saham Bank Centris Internasional itu, lanjut Sugeng, tidak pernah menerima dana BLBI dan hanya melakukan perjanjian jual-beli promes dengan jaminan tertentu, tapi tidak pernah cair ke Bank Centris Internasional.
“Hal ini dikarenakan ada pihak yang memalsukan rekening Bank Centris Internasional, yang mana dana dari BI justru disalurkan ke rekening palsu. Rekening Bank Centris Internasional asli adalah 523.551.0016, sementara rekening rekayasa adalah 523.551.000,” tukasnya.
Saat itu, masih kata Sugeng, Bank Centris Internasional telah menyerahkan promes nasabahnya sebesar Rp492.216.516.580 dan jaminan tanah seluas 4.528.305 meter persegi atau 452 hektare yang dihipotik atas nama BI dengan Hak Tanggungan No 972/1997, kuasa memasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama No 140/Cidaun/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua No 48 tanggal 9 Januari 1998.
“Hal ini juga terbukti di PN Jaksel dengan perkara No 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang telah disahkan oleh hakim majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang diperjanjikan pada akta No 46 yaitu sebesar Rp490.787.748.596,16 tidak pernah dipindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No 523.551.0016, melainkan diselewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan nomor 523.551.000,” urainya.
“Sehingga dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu berarti telah terbukti terjadinya praktik bank dalam bank di tubuh BI. Oleh karena itu, IPW mendesak
pihak kepolisian untuk membongkarnya dan tidak mem-”peti-es”-kan kasus tersebut, lantaran selama ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, selama satu setengah tahun kasus tersebut dilaporkan, hanya sekali memberikan laporan perkembangan kasusnya yakni pada 19 Februari 2024,” lanjutnya.
“Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) itu dijelaskan, penyidik telah melakukan permintaan keterangan atau interviu saksi Andri Tedjadharma, namun menemui kendala dalam undangan untuk saksi Raden Deddy Darojatun. Hingga kini tidak ada lagi perkembangan penyelidikan dari laporan polisi bernomor 298/IX/2023 tersebut,” tegasnya.
Pastinya, kata dia lagi, IPW akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan meminta transparansi dari aparat penegak hukum dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
