Jakarta, FusilatNews,- Topik-topik yang menghiasi berbagai macam berita, terutama di medsos-medsos, adalah soal tek tek bengek, yang sumbernya dari kebijakan pemerintah, pernyataan presiden, dan para politikus kita. Hampir tak terkait dengan issue-issue yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Coba perhatikan, bagaimana sebuah tajuk Surat kabar, menurunkan opini seperti ini; “Jepang harus memimpin dalam menciptakan tatanan regional yang stabil dengan mengibarkan bendera nilai-nilai universal, seperti supremasi hukum, dan mendengarkan dengan penuh perhatian suara-suara dari berbagai negara di kawasan ini”.
Bagimana dengan Indonesia? Ini yang sedang dibahas oleh Pemerintah kita ; “Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pengurus partai politik, calon legislatif (Caleg) hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah. Keputusan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ini seperti revitalisasi dari amanat UU BUMN nomor 19 tahun 2003 dan sudah diatur sejak 2005 sesuai PP No 45 Tahun 2005.
Coba lihat tik-tok antara Pers Jepang dengan PM Kishida ; “Kishida juga menekankan bahwa “Postur Jepang sebagai negara yang cinta damai akan tetap tidak berubah.”
Jika dia benar dengan kata-katanya, dia harus bertindak hati-hati sehingga Jepang tidak akan mengacaukan kawasan dengan memicu perlombaan senjata sebaliknya.
Thema Pidato Internasional Kishida benang merahnya terbaca, Pidato utama dipusatkan pada kemajuan “Visi Kishida untuk Perdamaian,” yang terdiri dari lima pilar, termasuk promosi lebih lanjut dari upaya “Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka” menuju dunia tanpa senjata nuklir dan langkah-langkah untuk memperkuat fungsi PBB, termasuk reformasi Dewan Keamanan.
Memang regime ini, menggulirkan berkutat disoal-soal internal yang kemudian melahirkan diskursus dipersoalan-persoalan surface, yang tidak fahami gerak arus bawahnya, sumber masalahnya, karena para influencernya tercermin dari opini para buzzerRp itu. Contoh persoalan sindikat Minyak Goreng. Menghabiskan energi dan uang yang banyak, ternyata solusi terkahinrya adalah mengganti minyak curah secara bertahap dengan Minyak Goreng Kemasan. Padahal subsatansinya adalah soal harga jual yang ditetapkannya sendiri, yang kemudian melebar menjadi tambak pelik, menjadi soal conspiracy politik dan korupsi.
Harga Minyak Goreng, tidak berubah, turun seperti yang dikehendaki. Tetapi pasti minyak curah yang dikemas plastic, dengan alasan hygiene, akan lebih mahal daripada harga minyak curah yang ada.
