Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus terjadi dipicu oleh persepsi negatif publik terhadap perekonomian Indonesia.
Diketahui, pemicu persepsi negatif publik terhadap perekonomian Indonesia antara lain dipicu oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang menyedot anggaran negara ratusan triliun rupiah per tahun.
Sayangnya, Purbaya maupun Presiden Prabowo Subianto sendiri menyatakan program MBG dan KMP akan terus dipertahankan. Bahkan ketika megakorupsi di MBG sudah terungkap dengan ditetapkannya Kelapa Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua orang wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026.
Artinya, pemerintah membiarkan nilai tukar rupiah dan IHSG terus merosot. Artinya pula, Prabowo dengan sengaja sedang bunuh diri. Berbagai pengamat memprediksi, jika program MBG dan KMP dibiarkan terus berjalan, maka nilai tukar rupiah bisa menembus angka Rp22.000 hingga Rp25.000 per dolar AS pada akhir tahun 2026 ini. Saat itulah krisis ekonomi bisa menjadi krisis sosial dan politik, sehingga memaksa pemerintah untuk turun takhta.
Dalam APBN 2026, nilai tukar rupiah dipatok 16.500 per dolar AS. Jika di akhir tahun nanti sampai 25.000 per dolar AS maka merosotnya 8.500.
Prabowo Jangan Gengsi
Program MBG dan KMP memang merupakan janji kampanye Prabowo sehingga kemudian menjadi program prioritas pemerintah setelah dia terpilih. Tapi melihat konsepsi maupun implementasinya di lapangan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka mestinya Prabowo tak perlu gengsi atau malu-malu untuk membatalkan kedua program tersebut.
Jika program MBG dimaksudkan untuk mengatasi stunting atau gagal tumbuh kembang anak-anak Indonesia, maka sudah terlambat. Stunting hanya bisa dicegah ketika janin masih di dalam kandungan ibu atau bayi masih berusia di bawah lima tahun. Kalau sudah bersekolah, mustahil stunting dapat dicegah.
MBG pun banyak siswa yang menolak mengonsumsinya. Ujung-ujungnya dibuang. Selain karena banyaknya kasus keracunan, rasanya tidak enak, menu MBG justru sering kali tidak bergizi.
Di pihak lain, setiap pemilik dapur MBG mendapat kompensasi dari BGN sebesar Rp6 juta per hari. Sementara keuntungan yang didapat pemilik dapur MBG sekitar Rp12 juta per hari.
Para pemilik dapur MBG atau Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mayoritas adalah elite politik yang punya akses ke penguasa, terutama anggota DPRD dan DPR RI.
Kalau sudah begini, lalu siapa sebenarnya penerima manfaat dari program MBG? Siapa lagi kalau bukan para elite politik.
Tidak itu saja. Program MBG juga rawan korupsi. Terbukti Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sudah ditangkap Kejaksaan Agung dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG 2025-2026.
Menurut Sony, ada sekitar 30 nama besar yang diduga terlibat korupsi MBG, dan nama-nama itu akan dia bongkar jika Sony dijadikan “justice collaborator” (tersangka yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum) oleh Kejaksaan Agung.
KMP juga rawan menjadi ladang korupsi. Secara konsepsional, KMP juga salah. Lazimnya, koperasi bersifat “buttom up” atau dari bawah ke atas. Sementara KMP sebaliknya, dari atas ke bawah atau “top down”, bahkan modal dan kantornya pun berasal dari APBN.
Alhasil, jika pemerintah tetap membiarkan MBG dan KMP, yang memicu publik berpersepsi negatif terhadap perekonomian Indonesia, terus berjalan, berarti Prabowo sedang bunuh diri. Kurs rupiah dan IHSG akan terus merosot. Ujungnya, bisa jadi Prabowo tumbang.
